Dirman, Ketua Umum PC IMM Kota Kendari
Panggilan Interogasi “Minggu Depan”: Bareskrim Polri Tutup Penyangkalan Elite Nikel
Pada 8 April 2026, Bareskrim Polri menyalakan lampu merah dalam penegakan hukum pertambangan, Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengonfirmasi pemeriksaan Anton Timbang dijadwalkan “minggu depan” di Mabes Polri (Tempo.co, 8/4/2026). Ini eskalasi dari penetapan tersangka LP/A/114/XII/2025/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tanggal 4 Desember 2025. Direktur PT Masempo Dalle sekaligus Ketua Kadin Sultra, dihadapkan interogasi atas penggalian nikel ilegal di Desa Morombo Pantai, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, yang merusak hutan lindung tanpa IUP sah bersama M. Sanggoleo W.W. sebagai direktur kuasa dan kepala teknik.
Irhamni merahasiakan tanggal tepat, tapi pesan “penyidik segera memanggil” seperti hantaman telak bagi bantahan Wawan (PR PT Masempo Dalle) pada 15 Maret, kini runtuh di bawah fakta fisik. Anton memilih diam meski Tempo telah mengetuk pintu (Tempo.co, 6/4/2026). Ini bukan prosedur biasa, melainkan eksekusi narasi. Laporan hoaks Fatahillah ke Polda Sultra (17 Maret) kini jadi bom waktu, siap meledak saat interogasi ungkap motif operasi gelap yang ancam ekosistem Sultra.
Dualisme Hukum Runtuh: Fatahillah Hadapi Boomerang Laporan Anti-Hoaks
Interogasi Bareskrim hancurkan dualisme yurisdiksi, Polda Sultra terjebak laporan pencemaran nama baik STPL/B/131/III/2026/SPKT terhadap akun lokal Sultrahits, WUNA INFO, dan IDS, hanya karena kutip akurat pernyataan Mabes, sementara pusat kuasai perkara utama dengan bukti kuat. Pertanyaan tajam mulai terjawab, mengapa gugatan elite diprioritaskan di daerah, tapi Tempo, Detik, CNN Indonesia liput serupa tanpa ancaman? Ini manipulasi UU ITE sebagai perisai korporasi, biarkan kerusakan hutan menganga, sementara whistleblower lokal diburu.
Dirman menilai, tim Fatahillah harus menghentikan laporan atau hadapi tuntutan balik atas obstruction of justice. Polda Sultra wajib sinkron dengan Bareskrim, verifikasi kutipan Mabes, dan bebaskan jurnalis dari jerat palsu. Citra polisi daerah di ujung tanduk, gagal koordinasi berarti pengkhianatan publik, investor nikel global mundur akibat stigma ilegalitas.
Kepemimpinan Kadin Terjerat: Anton Timbang, Simbol Inkonsistensi Bisnis Sultra
Interogasi jadi cermin kebusukan struktural Anton, simbol Kadin Sultra yang bonum et onestum, ternyata arsitek penggalian hutan ilegal PT. Masempo Dalle, sebuah kontradiksi telak bagi organisasi yang klaim wakili etika pengusaha. Dampaknya dahsyat, degradasi hutan lindung picu longsor, pencemaran Sungai Morombo Pantai, hilangnya habitat endemik, dan ketidakpastian lumpuhkan lapangan kerja nikel legal. Elite yang raib tuntut “gesit anti-hoaks” kini terbongkar hipokrit, karena 27 saksi Bareskrim hancurkan ilusi “belum terverifikasi”.
Dirman, Ketua Umum PC IMM Kota Kendari menegaskan agar Anton mundur sementara dari Ketua Kadin demi pulihkan kredibilitas, audit total anggota organisasi, bersihkan akar korupsi minerba yang menjadi kanker Sultra. Interogasi ini preseden emas, dakwaan lahir, tak ada lagi elite abu-abu di koridor kekuasaan ekonomi daerah.
Perang Ekologi vs Ekonomi: Luka Hutan Sultra Tak Bisa Diukur Rupiah
Kasus ini gali jurang abadi, penggalian ilegal PT Masempo bukan pelanggaran ringan, tapi teror ekologis yang sabotase target net zero Indonesia, buru biodiversitas Sultra, dan banjir, biaya restorasi triliunan kalahkan klaim rugi Rp10 miliar Anton. Investor tolak tender daerah karena bayang ilegal, warga Konawe Utara gigit jari, elite Kadin pilih cuan cepat, abaikan jeritan alam dan generasi mendatang.
Polda Sultra dipaksa memilih, proses laporan Fatahillah dengan lensa Bareskrim, atau akui kegagalan dan lindungi eksposur lokal yang ternyata benar. Sultra tak boleh jadi korban perang hutan versus kantong elite.
Mandat Reformasi Mutlak: Interogasi Bukan Akhir, Tapi Awal Sidang Besar
Interogasi minggu depan desak aksi revolusioner, Anton rilis pernyataan akuntabel pra-pemanggilan, Bareskrim publikasi timeline hingga perkiraan dakwaan, Polda Sultra eksekusi putusan laporan Fatahillah secara transparan menggunakan LP Mabes.
Fase ini adalah titik balik Sultra, interogasi Bareskrim lahirkan hukum egaliter, media bebas, hutan pulih, ekonomi bersih. Daerah gagal tenggelam dalam inkonsistensi elite, akhirnya publik disuguhkan tabir hoaks yang retak di bawah fakta besi.