Jakarta- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi jalanan, forum diskusi provokatif, hingga konten opini publik yang dinilai tidak mendidik generasi muda.
Haris menegaskan, langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia juga mengaku heran dengan narasi yang berkembang di tengah publik. Pasalnya, menurut Haris, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.
“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan,” tegasnya.
Haris menilai, salah satu capaian penting pemerintah terlihat dari komitmen dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah dinilai mulai menertibkan praktik mafia tambang serta tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.
“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” katanya.
Di sektor lain, pemerintah juga disebut menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Program hilirisasi industri pun dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Semua program berjalan sesuai harapan. Lantas bagaimana bisa disebut gagal? Ini justru terkesan dipaksakan,” tandasnya.
Tak hanya itu, Haris menambahkan pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan.
“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.
Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur konstitusional.
“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.(redaksi).