KENDARI — Aksi penertiban lahan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Kamis (22/1/2026), berubah menjadi tontonan panas yang memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, meledak emosinya saat ratusan personel Satpol PP dikerahkan mengepung lahan yang ia tempati—sebuah pamer kekuatan yang langsung memantik bara konflik.
Nur Alam tanpa tedeng aling-aling memarahi Kepala Satpol PP Sultra, Hamim Imbu. Ia menilai langkah Pemprov Sultra brutal, arogan, dan tak berperikemanusiaan, seolah hendak “menyerbu” rumah seorang mantan kepala daerah yang pernah memimpin provinsi ini. Situasi sempat nyaris tak terkendali. Mediasi alot dengan keluarga Nur Alam berujung ricuh, bahkan terjadi aksi lemparan batu sebelum akhirnya disepakati penundaan penertiban.
Dari pantauan awak media mencatat, Hamim Imbu bersama sejumlah pejabat Pemprov Sultra mendatangi langsung Nur Alam yang tengah bersama mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata. Di hadapan mereka, Nur Alam melontarkan amarahnya, menyebut tindakan Pemprov Sultra sebagai keputusan ngawur yang dipaksakan tanpa akal sehat dan rasa hormat.
Ia menegaskan bangunan yang hendak ditertibkan bukan dibangun dari dana pemerintah daerah. Menurutnya, lahan itu sebelumnya lahan terbengkalai, sementara kawasan di sekitarnya justru ditempati pihak lain dengan izin penghunian dan tengah dalam proses pengurusan Daftar Usulan Penghapusan (DUM).
“Dulu banyak aset Pemprov yang saya selesaikan. Tidak pernah ada konflik seribut dan sebodoh ini,” semprot Nur Alam.
Ia menuding Pemprov Sultra rela mempertaruhkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat hanya demi perkara yang bisa diselesaikan dalam satu meja dialog. Bagi Nur Alam, pengerahan ratusan Satpol PP bukan solusi, melainkan bentuk pamer otot kekuasaan yang mencederai nalar publik.
“Pakai bawa pasukan seolah-olah mau menyerbu. Saya ini gubernurmu. Dulu, bisa jadi saya tanda tangani you punya administrasi,” katanya dengan nada tinggi, menusuk langsung harga diri birokrasi yang berdiri di depannya.
Amarah itu mencapai klimaks. Nur Alam spontan berdiri dan membuka bajunya di hadapan petugas—sebuah gestur dramatis yang langsung menjadi santapan kamera warga. Ia menantang Hamim Imbu agar meminta pimpinannya turun tangan dan menyelesaikan perkara ini secara adil, bukan dengan intimidasi.
“Di sini banyak video. Biar presiden tahu bagaimana kelakuan Pemprov Sultra terhadap mantan gubernur yang hanya menitipkan kendaraan tuanya,” tutupnya, menyulut sorak dan gumam massa.
Insiden ini bukan lagi soal penertiban aset. Ini telah menjelma menjadi pertarungan telanjang antara ego kekuasaan dan harga diri seorang mantan penguasa daerah. Publik Sultra kini bertanya: apakah Pemprov Sultra sedang menegakkan aturan, atau justru mempertontonkan wajah birokrasi yang kehilangan etika dan kepekaan? Drama ini belum usai—dan baunya kian menyengat.**