KENDARI, KABENGGA.ID. – Dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret oknum aparat kembali mencoreng wajah institusi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini mencuat setelah seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Sultra menggerebek istrinya sendiri yang diduga tengah bersama oknum anggota TNI di sebuah penginapan di kawasan Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Jumat (17/4/2026).
Penggerebekan yang berlangsung tanpa banyak celah itu dilakukan langsung oleh sang suami yang juga anggota Brimob, dengan didampingi sejumlah personel. Momen tersebut sontak memicu perhatian, mengingat pihak-pihak yang terlibat berasal dari dua institusi penegak hukum berbeda.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perempuan yang digerebek diketahui merupakan anggota Bhayangkari. Sementara pria yang bersamanya diduga adalah oknum anggota TNI. Hingga kini, identitas keduanya masih dirahasiakan, menambah lapisan misteri dalam kasus yang kian menyita perhatian publik ini.
Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia memastikan bahwa laporan telah diterima dan penanganan langsung dilakukan dengan melibatkan lintas institusi.
“Peristiwa itu benar. Kami sudah berkoordinasi dengan Propam Polda dan Denpom TNI untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, aparat belum membuka secara rinci kronologi lengkap maupun status hukum para pihak yang terlibat. Proses pendalaman masih terus berjalan, dengan fokus pada klarifikasi fakta dan penelusuran dugaan pelanggaran etik maupun hukum.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena dugaan pelanggaran moral, tetapi juga karena melibatkan aparat dari dua institusi berbeda yang selama ini dituntut menjaga integritas dan kehormatan.
Publik kini menanti langkah tegas dari Propam Polda Sultra dan Denpom TNI. Transparansi dan ketegasan dinilai menjadi kunci, agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada isu, melainkan berujung pada kejelasan dan akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Namun tekanan publik terus menguat—menuntut agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan ditangani secara terbuka tanpa perlindungan terhadap siapapun yang terlibat.(redaksi).
