Kendari, Kabengga.id – Rencana pembentukan struktur teritori TNI dengan menempatkan Kodam sebagai organisasi komando lingkup Provinsi kian menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, di tengah kondisi geo politik yang kian memanas, organisasi pertahanan negara justru menerapkan kebijakan yang tidak relevan dengan trend global.
Kader PK IMM FEBI UMK Faisal menuturkan metode perang telah berubah. Seharusnya negara lebih memfokuskan kualitas prajurit dan modernisasi alutsista, bukan menambah jumlah prajurit dan membangun markas komando. Menurut Faisal, tolak ukur kemenangan bukan lagi berbasiskan pada kuantitas, melainkan kualitas prajurit dan ketersediaan serta kecanggihan alutsista.
Kebijakan ini justru dinilai tidak selaras dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan dalam pagelaran kekuatan TNI harus menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat mengarah kepada politik praktis. Seharusnya struktur teritori direstrukturisasi, bukan di tambah.
“Ingat, selama ini banyak prajurit kita yang menjadi korban karena kualitas alutista yang begitu buruk. Hal itu terjadi karena dari 100% anggaran pertahanan, hanya 30% yang diperuntukkan untuk perawatan dan modernisasi, selebihnya diperuntukkan untuk biaya rutin. Jadi kalau kebijakan ini dipaksakan, maka kesejahteraan prajurit, kualitas prajurit, dan kualitas alutista akan jadi korban,” ungkap Faisal, Minggu, 1 Maret 2026.
Pandangan selaras juga datang dari Sekretaris DPK GMNI UMK Agung Surya Pratama. Menurutnya, pembentukan struktur teritori TNI tidak memiliki urgensi apapun karena kondisi negara tidak sedang berada pada situasi perang. Selain itu, rencana ini hanya akan membawa masyarakat kembali pada trauma masa lalu, saat perangkat militer dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan rezim yang berujung pada praktik kekerasan.
Ketidakmunculan gelombang protes bukan berarti rakyat menyetujui dan tidak menolak. Menurut Agung, ketidakmunculan itu mesti dilihat sebagai simbol ketidakberdayaan atau ketakutan yang sudah mendarah daging di hati dan pikiran masyarakat. Seharusnya fenomena tersebut menjadi alasan kuat rencana ini harus digagalkan. Saat ini adalah waktu yang paling tepat bagi anak muda bersuara menjaga warisan reformasi.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau generasi saat ini harus menghadapi tantangan yang sama seperti para pendahulu. Kalau mau profesional, TNI cukup fokus di barak, jaga kedaulatan negara, jaga amanat reformasi. Untuk masalah dalam negeri, biar kami yang atasi” ungkap Agung.
Agung juga menyinggung sejumlah peristiwa di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang melibatkan prajurit TNI seperti pembunuhan di Kota Baubau dan pembatasan kebebasan berekspresi di Kabupaten Konawe Selatan. Menurutnya, kejadian serupa berpotensi meningkat kalau kebijakan pembentukan struktur teritori dipaksakan di tengah kondisi prajurit yang belum sepenuhnya menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).(redaksi).