BUTON UTARA, 17 Maret 2026 – Melalui rangkaian aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan terukur, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kulisusu Utara (HIPPEMASURA) berhasil mencapai kesepakatan krusial dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara terkait pembenahan total Pelabuhan Waode Buri.
Aksi yang dimulai pukul 08.00 WITA ini berawal dari kegelisahan terhadap kondisi infrastruktur pelabuhan yang rusak serta tuntutan transparansi atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelabuhan.
Massa aksi memulai pergerakan dari titik kumpul di Mantan Tugu menuju kantor Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah. Dalam penyampaiannya, HIPPEMASURA memberikan ultimatum agar Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) langsung di lokasi Pelabuhan Waode Buri sebelum pukul 12.00 WITA.
Karena belum hadirnya pejabat berwenang pada waktu yang ditentukan, mahasiswa sempat menghentikan aktivitas pemungutan retribusi dan pelayanan pelabuhan sebagai bentuk protes atas lambatnya respons pemerintah. Langkah ini dilakukan secara objektif untuk menggambarkan dampak nyata dari fasilitas yang tidak memadai kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Pada pukul 14.30 WITA, Bupati Buton Utara, Wakil Bupati, serta Kepala Dinas Perhubungan tiba di lokasi untuk melakukan RDP bersama HIPPEMASURA dan masyarakat setempat. Dalam dialog yang berjalan secara rasional, Pemerintah Daerah mengakui urgensi perbaikan infrastruktur tersebut.
Kesimpulan utama dari RDP tersebut menghasilkan dua komitmen jangka pendek dan menengah.
- Pemerintah Kabupaten Buton Utara menetapkan renovasi dan penyediaan fasilitas Pelabuhan Waode Buri sebagai program prioritas utama dalam tahun anggaran 2026.
- Sebagai solusi atas kebutuhan mendesak, Pemerintah berkomitmen akan segera mengadakan aliran listrik di area pelabuhan selambat-lambatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.
Ketua Umum HIPPEMASURA, Nirfal, menyatakan bahwa gerakan ini adalah bentuk kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
“Kami mengapresiasi kehadiran Bupati dan jajarannya di tengah masyarakat untuk mendengarkan langsung tuntutan kami.
Kesepakatan ini akan kami kawal secara ketat hingga realisasi fisik di lapangan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kulisusu Utara,” tutup Nirfal.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, aktivitas Pelabuhan Waode Buri kembali dinormalisasi dan massa aksi membubarkan diri dengan tertib.(redaksi.