Kendari — Mentri Pergerakan BEM FISIP Universitas Halu Oleo (UHO), Dion, secara tegas menantang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Tenggara.
Menurut Dion, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa program yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi bagi generasi muda itu justru berjalan jauh dari tujuan awalnya.
“Melihat carut-marutnya pelaksanaan MBG di Sultra sangat miris dan tragis. Bagaimana tidak, slogan Makanan Bergizi Gratis hari ini justru jauh dari makna gizi yang dimaksud. Bahkan yang terjadi justru ironis, dengan banyaknya kasus keracunan, makanan tidak layak konsumsi, hingga kualitas makanan yang dipertanyakan,” tegas Dion.
Ia bahkan menyindir keras kondisi tersebut dengan mengatakan bahwa jika praktik seperti ini terus terjadi, maka makna program itu seolah telah bergeser.
“Kalau realitas di lapangan terus seperti ini, jangan-jangan maknanya sudah berubah menjadi Makanan Beracun Gratis,” ujarnya dengan nada kritik tajam.
Dion juga menyoroti sejumlah temuan di lapangan yang menunjukkan buruknya kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG di Sultra. Beberapa di antaranya bahkan diduga berpotensi membahayakan kesehatan para siswa.
Adapun temuan tersebut antara lain:
- Kurma berulat yang disalurkan dari dapur MBG di Desa Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton Tengah pada 3 Maret 2026.
- Menu snack berupa kue sus yang diduga tidak layak konsumsi dan disalurkan ke salah satu sekolah di Desa Andalambe, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe pada 17 Januari 2026.
Menurut Dion, dua kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG di Sultra.
“Ini baru dua contoh yang berhasil terungkap ke publik. Kami meyakini masih banyak persoalan lain yang belum terpublikasi. Artinya, pengawasan terhadap program ini sangat lemah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dion juga mempertanyakan ketepatan sasaran program MBG yang menurutnya belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa anak-anak jalanan yang setiap hari berjuang mencari sesuap nasi justru tidak tersentuh program ini? Bukankah mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup?” katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya menjadikan program ini sebagai momentum untuk hadir secara nyata bagi masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di desa.
“Di mana letak tanggung jawab pemimpin kepada rakyat miskin hari ini? Harusnya dengan adanya program yang sebenarnya baik ini, pemerintah menjadikannya momentum untuk membantu anak-anak jalanan dan kelompok masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” lanjutnya.
Sebagai penutup, Dion menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak adanya evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan MBG di Sultra.
“Kami menantang Pemprov Sultra untuk berani membuka seluruh fakta pelaksanaan MBG ke publik. Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan generasi justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan mereka,” tutup Dion.(redaksi).