KENDARI, KABENGGA.ID. – Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GMPAK) Sulawesi Tenggara (SULTRA) menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Muna dan Muna Barat. Aksi berlangsung di kawasan MTQ dan depan Gedung DPRD SULTRA, Senin (27/4/2026).
Aksi unjuk rasa ini berlangsung hingga pukul 21.00 WITA. Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaan mendalam karena hingga tahap kedua aksi ini digelar, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Menurut Jenderal Lapangan GMPAK, Ferli Muhamad Nur, pihaknya menyesalkan sikap Bupati Muna dan Bupati Muna Barat yang dinilai menghindar. Padahal, diketahui kedua kepala daerah saat ini sedang berada di Kota Kendari namun tidak berani menemui massa untuk memberikan penjelasan.
“Kami hanya minta ditemui agar mereka melakukan klarifikasi, sehingga masyarakat tahu apa alasan di balik pelanggaran prosedur pembangunan KDKMP ini. Apa yang mereka takutkan?” tegas Ferli.
Sejumlah Pelanggaran Prosedural Disoroti
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah kejanggalan dan dugaan pelanggaran prosedural yang merugikan masyarakat. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain:
1. Tidak Ada Transparansi: Papan proyek sebagai identitas pembangunan tidak dipasang, sehingga masyarakat tidak mengetahui detail anggaran dan pelaksana.
2. Ketidaksesuaian Nilai Bangunan: Massa menilai fisik bangunan yang dibangun tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikucurkan, yang disebut mencapai Rp1,6 Miliar hingga Rp2,5 Miliar per unit. Bahkan di salah satu titik di Muna, konstruksi baru sampai tahap fondasi namun anggaran dilaporkan sudah habis.
3. Tidak Memberdayakan Masyarakat Lokal: Pembangunan dinilai tidak menyerap tenaga kerja lokal. Ferli menegaskan bahwa informasi dari lapangan menunjukkan banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah SULTRA.
4. Bahan Baku dari Luar Daerah: Pengadaan material bangunan tidak diprioritaskan dari toko atau sumber lokal di sekitar lokasi proyek, yang seharusnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
“Hanya Omong Kosong”
Lebih jauh, Ferli menyoroti kinerja Bupati Muna Barat yang dinilai terlalu banyak melakukan pencitraan di media sosial. Padahal, sebelumnya wilayah ini pernah digadang-gadang menjadi percontohan nasional pembangunan KDKMP.
“Bagi saya sebagai warga Mubar, itu hanya omong kosong belaka. Hanya untuk menyembunyikan kecacatan prosedur yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Massa juga mempertanyakan ketegasan pengawasan Pemda yang dinilai ‘mati suri’. Mereka bahkan menantang kedua Bupati untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab, serta menepis isu keterlibatan pihak tertentu yang membuat para pemimpin daerah enggan bersuara.
“Apakah mungkin mereka takut bersuara karena ada keterlibatan TNI dalam proses pembangunan? Kami akan kawal kok jika mereka berani mengevaluasi program ini dengan jujur,” tambahnya.
GMPAK menegaskan, aksi dan pergerakan mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka akan terus berkonsolidasi hingga seluruh persoalan dan dugaan penyimpangan dalam pembangunan tersebut terselesaikan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.