BOMBANA, KABENGGA.ID – Keluhan petani di sejumlah desa di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, terkait krisis pasokan air irigasi akibat kondisi Bendung Langkowala yang tertimbun sedimen akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Bombana.
Sebelumnya, para petani mengeluhkan menurunnya debit air yang mengaliri lahan persawahan mereka. Kondisi tersebut dipicu oleh pendangkalan parah pada Bendung Langkowala akibat timbunan lumpur yang selama bertahun-tahun mengurangi kapasitas tampung dan distribusi air ke area pertanian.
Akibatnya, ratusan hingga ribuan hektare lahan pertanian di wilayah tersebut sempat mengalami kekeringan dan terancam gagal panen apabila tidak segera dilakukan penanganan.
Menyikapi keresahan masyarakat, Ketua Umum Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan (ARPEKA) Sulawesi Tenggara, Zaldin, turun langsung meninjau kondisi bendung bersama sejumlah petani. Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sedimentasi yang cukup parah hingga menghambat fungsi utama bendung sebagai sumber irigasi pertanian.
Usai melakukan peninjauan, ARPEKA Sultra kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun dari hasil komunikasi tersebut diperoleh informasi bahwa pengelolaan Bendung Langkowala masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kami turun langsung melihat kondisi bendung dan menerima banyak keluhan petani. Sedimentasinya sangat parah sehingga distribusi air ke lahan pertanian terganggu. Masyarakat berharap ada langkah cepat agar normalisasi segera dilakukan,” ujar Zaldin.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST., MT, saat dikonfirmasi media ini,melalui sambungan pesan singkat WhatsApp, Senin (15/6/2026), memastikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengerukan sedimen Bendung Langkowala pada tahun ini.
Menurut Ishak, selama ini masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai status kewenangan pengelolaan bendung tersebut.
“Terkait itu, sebelumnya kita kira sudah menjadi tanggungan provinsi, ternyata belum. Sampai hari ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Bombana,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan, termasuk survei teknis sekitar dua minggu lalu untuk memastikan kondisi terkini bendung dan kebutuhan penanganannya.
“Kondisinya memang sangat parah. Tim kami sudah turun melakukan survei dan sebelumnya juga menerima laporan dari pengamat maupun masyarakat setempat. Alhamdulillah, tahun ini bisa dipastikan akan dikerjakan,” tegas Ishak.
Pekerjaan yang akan dilakukan meliputi pengerukan endapan lumpur di area bendung serta saluran pembawa yang selama ini mengalami pendangkalan.
Selain sedimentasi, Ishak juga mengakui bahwa aktivitas pertambangan di wilayah hulu turut memberikan dampak terhadap tingginya material lumpur yang masuk ke bendung.
“Pasti ada dampaknya. Lumpur yang terbawa aliran air dari wilayah atas itu masuk ke bendung dan mempercepat sedimentasi,” katanya.
Untuk mengoptimalkan fungsi bendung ke depan, pihaknya juga berencana memperbaiki pintu penguras yang selama ini tidak berfungsi maksimal akibat kerusakan teknis.
“Insya Allah pintu pengurasnya juga akan kita perbaiki. Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi yang paling penting ada fungsi penguras yang bisa bekerja sehingga sedimentasi bisa lebih mudah ditangani,” ujarnya.
Ishak juga berharap masyarakat dapat mendukung proses normalisasi nantinya, termasuk memberikan akses bagi alat berat saat pengerjaan berlangsung.
“Kami berharap masyarakat membantu dan mendukung pekerjaan ini. Jangan sampai ketika alat masuk justru terkendala karena akses lahan. Kalau pekerjaan lancar, manfaatnya juga akan kembali ke masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tujuan utama pemerintah adalah memastikan pasokan air irigasi kembali normal sehingga petani dapat mengelola sawah mereka dengan baik tanpa kekhawatiran gagal panen akibat kekurangan air.
“Harapan kami bendung ini bisa kembali berfungsi optimal, airnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dan hasil pertanian kembali meningkat,” pungkasnya.
Dengan adanya kepastian normalisasi dari Pemerintah Kabupaten Bombana, harapan petani di Kecamatan Lantari Jaya untuk mendapatkan kembali pasokan air yang memadai kini mulai terbuka. Mereka berharap pengerjaan dapat segera direalisasikan sebelum musim tanam berikutnya agar ancaman gagal panen tidak kembali terulang.