Kendari – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Syahrir, menegaskan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang dianaktirikan dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sultra.
Menurutnya, seluruh daerah memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam mengakses sumber daya pembangunan. Perbedaan alokasi anggaran, kata dia, semata-mata ditentukan oleh skala prioritas, karakteristik wilayah, serta potensi masing-masing daerah.
“Setiap daerah punya kekhasan dan potensi berbeda. Itu yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengalokasian anggaran,” ujar Andi Syahrir, Sabtu (14 Februari 2026).
Rakortekrenbang Bukan Keputusan Final
Penegasan ini disampaikan menyusul berkembangnya perbincangan publik terkait hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar di Baubau pada April 2025, khususnya menyangkut Kabupaten Kolaka Utara.
Andi menjelaskan, hasil Rakortekrenbang yang dituangkan dalam berita acara bukanlah keputusan final. Dokumen tersebut masih menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam Musrenbang Nasional.
“Rakortekrenbang itu bagian dari proses. Orientasinya untuk APBD Perubahan 2025 atau APBD Reguler 2026. Finalisasinya tetap melihat kemampuan fiskal dan skala prioritas,” jelasnya.
Lima Program Kolaka Utara: Progres dan Tantangan
Dalam Rakortekrenbang tersebut, terdapat lima kegiatan yang disepakati untuk Kabupaten Kolaka Utara.
- Pengaspalan Jalan Batu Putih–Porehu (5 Km)
Pengembangannya diperluas menjadi ruas Tolala–Porehu–Batu Putih sepanjang kurang lebih 40 kilometer. Proyek ini diusulkan melalui mekanisme Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Jika tidak disetujui pemerintah pusat, akan dialokasikan melalui APBD 2027. - Optimalisasi Sistem Perpipaan Air Minum Kecamatan Lambai
Usulan ini masuk dalam prioritas Dinas Bina Marga dan SDA, namun berada di bawah prioritas pembangunan jalan. Proposal juga telah diajukan ke Dinas Cipta Karya, namun belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran. - Rehabilitasi 30 Rumah Tidak Layak Huni di Desa Lawata
Dari total 200 unit rumah yang dibagi proporsional ke 17 kabupaten/kota, Kolaka Utara memperoleh 20 unit pada 2025 dengan total anggaran Rp1 miliar.
“Pekerjaannya sudah selesai. Kolaka Utara termasuk lima besar penerima alokasi terbanyak,” tegas Andi.
- Rehabilitasi Irigasi Tambak Pakue (2 Km)
Pada 2026 dialokasikan Rp292 juta untuk perencanaan teknis. Pembangunan fisik akan menyesuaikan hasil perencanaan dan kemampuan anggaran berikutnya. - Tambat Labuh Nelayan di Lametuna dan Bahari
Prioritas diarahkan ke Desa Bahari, menyesuaikan ketersediaan anggaran. Namun, pada 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuka menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tambat labuh, sehingga belum dapat direalisasikan.
Fiskal Turun Drastis, Prioritas Diperketat
Andi juga mengungkapkan, dana transfer pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil untuk Sultra pada 2026 hanya sekitar Rp200 miliar. Angka ini jauh menurun dibanding 2025 yang mencapai Rp800 miliar.
Dalam kondisi tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menerapkan pendekatan skala prioritas secara menyeluruh terhadap 17 kabupaten/kota.
“Beliau turun langsung memastikan mana yang harus didahulukan dan mana yang ditunda. Semua diputuskan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah,” katanya.
APBN 2026: Kolaka Utara Dapat Dukungan Perkebunan dan Pendidikan
Di sektor perkebunan, Kolaka Utara difasilitasi melalui APBN 2026 dengan alokasi:
1,5 juta bibit kakao (Rp24 miliar)
200 ribu bibit kelapa dalam (Rp5 miliar)
50 ribu benih pala (Rp655 juta)
Di sektor pendidikan, empat sekolah mendapat rehabilitasi melalui APBN 2026, yakni SMAN 1 Porehu, SMAN 1 Batu Putih, SMAN 1 Kodeoha, dan SMKN 1 Kolaka Utara.
Andi mengingatkan agar publik tidak mendikotomikan antara APBN dan APBD.
“APBN tidak turun begitu saja tanpa perjuangan. Semua melalui proses dan keberpihakan. Mungkin ada usulan yang tertunda, tapi di sisi lain ada yang diperjuangkan maksimal,” tandasnya.
Ia pun mengajak semua pihak melihat pembangunan secara utuh dan proporsional, dengan semangat kebersamaan antar daerah.
“Di sinilah kearifan kita diuji. Tidak semua bisa sekaligus, tapi komitmen pemerintah tetap untuk seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya.