KONAWE SELATAN – Irham Kalenggo menegaskan tidak ada ruang bagi perpindahan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Sikap tegas itu disampaikan langsung saat penyerahan perpanjangan Surat Keputusan (SK) perjanjian kerja kepada 755 PPPK di Aula Auditorium Kantor Bupati Konsel, Kamis (12/2/2026).
Di hadapan ratusan pegawai, Irham secara terbuka mengungkapkan bahwa gelombang permintaan pindah mayoritas datang dari guru dan tenaga kesehatan yang ingin ditempatkan di wilayah dekat kota, khususnya Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda.
Namun, menurutnya, jika permintaan itu dikabulkan, maka pemerintah daerah telah mengingkari komitmen awal pemerataan pelayanan publik.
“Hampir setiap saat melalui teman-teman, datang minta untuk dipindahkan. Dan semua permintaannya di Ranomeeto dan Konda, karena dekat kota. Kalau saya iyakan, berarti kita melenceng dari komitmen awal,” tegasnya.
Pemerataan, Bukan Kepentingan Pribadi
Irham mengingatkan bahwa Konawe Selatan bukan hanya dua kecamatan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi. Daerah ini mencakup 25 kecamatan, 336 desa, dan 15 kelurahan yang seluruhnya membutuhkan kehadiran aparatur negara.
Menurutnya, kebijakan distribusi ASN bukan soal perasaan, tetapi soal keadilan pelayanan.
“Konsel ini bukan cuma Ranomeeto dan Konda. Ada 25 kecamatan, 336 desa, dan 15 kelurahan. Di situlah anda tersebar. Kalau ada kebijakan saya yang mungkin tidak sesuai perasaan, itu semata-mata untuk bagaimana distribusi pegawai ASN kita seimbang,” ujarnya.
Ancaman Ketimpangan dan Dampak Akreditasi
Ia juga menyoroti dampak serius jika perpindahan dibiarkan. Ketimpangan jumlah guru dan tenaga kesehatan dapat mengganggu kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
“Ironis kalau ada sekolah yang gurunya berlebih, sementara sekolah lain kekurangan. Ada puskesmas petugasnya cukup, ada yang minim. Bahkan perpindahan tertentu bisa memengaruhi akreditasi puskesmas. Maka, tentu tidak bisa,” tegas Irham.
Kebijakan ini, lanjutnya, adalah langkah menjaga agar seluruh wilayah mendapat pelayanan setara, bukan hanya daerah yang mudah diakses.
“Cintai Pekerjaan, Jangan Sibuk Pikir Pindah”
Di akhir arahannya, Irham meminta para PPPK untuk fokus bekerja dan bersyukur atas kesempatan yang telah diperoleh, alih-alih terus memikirkan mutasi.
“Yang repot ini kalau sepanjang hari kita berpikir kapan pindah. Harusnya yang ada di pikiran kita adalah saya bersyukur, alhamdulillah saya diterima. Kalau pikirannya kapan saya pindah, maka kerjanya tidak akan konsentrasi,” pungkasnya.
Sikap tegas Bupati Konsel ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerataan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, meski harus berhadapan dengan kepentingan individual.