Kabengga.id ll Kolaka Timur – Ketua Komisi II DPRD Kolaka Timur dari Fraksi Gerindra, Suprianto ST, bersama Ketua Komisi 1 eka saputra tancap gas mengawal pengusulan pembangunan infrastruktur pengairan melalui skema INPRES Irigasi Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Program ini menjadi peluang strategis bagi daerah krn pemerintah pusat turun langsung membiayai proyek irigasi di daerah ditengah kondisi fiskal yang terbatas.
Menurut Suprianto, kondisi keuangan daerah belum cukup kuat untuk membiayai pembangunan bendung dan jaringan irigasi secara menyeluruh. Padahal, infrastruktur pengairan merupakan urat nadi pertanian dan penopang utama ketahanan pangan di Kolaka Timur.
Karena itu, Fraksi Gerindra melalui Komisi II mendorong sejumlah titik krusial agar segera dimasukkan dalam daftar usulan resmi ke pemerintah pusat. Fokusnya mencakup pembangunan dan rehabilitasi bendung, serta pembenahan saluran primer dan sekunder yang saat ini tidak lagi optimal.
Sedikitnya lima titik bendung menjadi prioritas usulan. Yakni Bendung D.I Mowewe 2, D.I Mowewe 1, Bendung D.I Wiawia, rehabilitasi Bendung D.I Tokai, serta peningkatan atau pembangunan Bendung di Desa Gunung Jaya.
Tak berhenti di bendung, Suprianto juga menekankan pentingnya pembangunan dan normalisasi saluran primer dan sekunder. Tanpa jaringan distribusi yang baik, bendung tidak akan memberi dampak maksimal bagi lahan pertanian warga.
“Ini bukan sekadar proyek fisik, ini soal keberlangsungan produksi pangan dan nasib petani kita,” tegas Suprianto.
Pengusulan melalui skema INPRES memiliki mekanisme ketat. Pemerintah daerah diberi waktu hingga Maret untuk menginput seluruh dokumen melalui aplikasi resmi yang disiapkan Pemerintah Pusat di Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur.
Setiap titik yang diusulkan wajib dilengkapi Detail Engineering Design (DED), dokumentasi lapangan, serta persetujuan dan tanda tangan bupati sebelum diunggah ke sistem nasional untuk diverifikasi.
Sebagai bagian dari proses validasi, Kasatker Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sulawesi Tenggara turun langsung meninjau kondisi infrastruktur pengairan di sejumlah desa di dampingi oleh Ketua Komisi.2,Ketua Komisi 1, Camat Dangia, kepala desa dan Ketua KTNA serta ketua2 gapoktan dan para petani setempat.
Peninjauan dilakukan di Desa Gunung Jaya, Desa Wiawia, Desa Tokai, Desa Nelombo, dan Desa Ulumowewe. Tim memastikan bahwa data yang diajukan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Suprianto menegaskan, pengawalan ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia ingin memastikan bahwa usulan Kolaka Timur memiliki dasar teknis kuat dan peluang besar untuk disetujui pusat.
“Kalau kita tidak serius dan tidak cepat bergerak, daerah lain akan lebih dulu mendapatkan alokasi. Kita harus pastikan Koltim tidak tertinggal,” tandasnya.
Dengan pengusulan yang matang dan dukungan politik yang kuat, Suprianto optimistis pembangunan infrastruktur pengairan melalui IMPRES 2025 dapat segera direalisasikan, menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Kolaka Timur.(redaksi).