BOMBANA – Awal tahun 2026 menjadi ujian berat bagi petani di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra). Musim panca robah yang tak menentu—curah hujan minim, disertai angin kencang—membuat lahan pertanian mengalami kekeringan di berbagai titik.
Meski Februari sempat diguyur hujan lebat, durasinya sangat singkat. Hujan berikutnya datang dengan jeda berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dampaknya nyata: tanah retak, tanaman meranggas, dan ancaman gagal panen di depan mata.
Lahan luas yang membutuhkan suplai air besar kini tak lagi memiliki cadangan memadai. Petani kebun kering dan wilayah pegunungan pun merasakan dampak serupa. Air hujan tak cukup. Air pompa terbatas. Sementara tanaman terus membutuhkan asupan hingga masa panen.
Melihat kondisi ini, Satgas Tani Merdeka Indonesia bentukan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian RI di Sultra tak tinggal diam.
Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia Sultra, Andhy Ardian, dengan nada tegas dan berapi-api meminta seluruh petani di Sultra untuk tidak diam.
“Laporkan terus apa yang menjadi hambatan pasukan di lapangan. Tugas Tani Merdeka menjadi mata dan telinga Bapak Presiden terhadap apa yang dialami petani. Nanti saya akan menyampaikan, berbicara kepada pemerintah agar didengar keluhan kita di daerah,” tegas Andhy, Selasa (24/2/2026).
Ia menekankan, saat ini sudah tidak ada lagi pos dana bantuan petani yang melekat di APBD, sehingga seluruh aspirasi harus benar-benar dikawal dan diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat.
Lahan CSR 200 Hektare Kering, Petani Butuh Sumur Bor
Keluhan pertama datang dari Sudirman, anggota Tani Merdeka asal Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Ia menyoroti lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas kurang lebih 200 hektare di Desa Wumbubangka dan Kelurahan Aneka Marga yang kini kekurangan air.
Lahan yang digagas melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pusat itu belum memiliki sumber pengairan memadai. Sementara brigade pangan dituntut meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
“Untuk sementara, yang sangat-sangat vital dibutuhkan petani Bombana, khususnya Rarowatu Utara, lahan CSR itu hanya air,” ujar Sudirman.
Ia mendesak agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, segera menghadirkan solusi konkret berupa pengadaan sumur bor skala besar di beberapa titik lahan CSR.
Hulu Sungai Surut, Petani Ladoa Morini Tak Bisa Turun Sawah
Keluhan serupa disampaikan Jasdar, petani asal Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia. Di hamparan Ladoa Morini, debit air dari hulu sungai sangat kecil sehingga tak mampu menjangkau lahan yang jauh dari sumber air.
Akibatnya, petani di kelompok tersebut belum bisa turun sawah.
“Tolong lobikan kita kalau ada bantuan yang turun. Sumur bor saja itu yang perlu sama kita. Tapi sumur bor yang berskala besar sampai kedalaman 100 meter menggunakan mesin tenaga surya,” terang Jasdar.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Tanpa sistem pengairan permanen, petani hanya bergantung pada musim yang kini tak lagi bisa diprediksi.
Bendungan Langkowala Dipenuhi Lumpur
Masalah lain mencuat dari Bendungan Langkowala di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, yang sebelumnya dikerjakan Pemerintah Provinsi. Kini, bendungan tersebut disebut sudah dipenuhi lumpur dan tak lagi optimal menampung air.
Andhy Ardian meminta Pemprov Sultra segera turun langsung melakukan peninjauan lapangan.
“Karena Bendungan Langkowala yang menjadi milik pemprov tersebut sudah tidak terurus dan dipenuhi lumpur. Saya usulkan agar pemerintah pusat dapat membangun bendungan baru di Bombana,” tegasnya.
Ia menyimpulkan, keluhan utama petani Bombana saat ini sangat jelas:
Bendungan, saluran irigasi, sumur bor skala besar, dan mesin pompa air.
Target Serap 1 Juta Ton Jagung, Infrastruktur Masih Jadi Batu Sandungan
Di tengah krisis air, Bulog Bombana tengah menyerap pembelian hingga 1 juta ton jagung. Namun ironi terjadi—target besar produksi tak sejalan dengan kesiapan sarana pertanian dan infrastruktur pengairan.
Petani diminta meningkatkan produksi, sementara alat pertanian dan sistem irigasi masih minim.
Satgas Tani Merdeka Indonesia Sultra menegaskan akan terus mengawal dan menyuarakan kondisi riil petani Bombana hingga ke tingkat pusat.
“Petani tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Kalau pangan ingin kuat, maka air dan infrastruktur harus disiapkan. Itu harga mati,” pungkas Andhy Ardian.(redaksi).