SEMARANG,KABENGGA.ID. – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, Semarang, Jawa Tengah. Kebijakan tersebut diambil menyusul insiden dugaan keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ratusan siswa dan guru SMKN 6 Semarang mengalami gangguan kesehatan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru, dilaporkan mengalami gejala pusing, mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG pada Jumat (31/7/2026). Peristiwa ini menjadi salah satu insiden terbesar yang terjadi sejak program tersebut dijalankan.
Merespons kejadian itu, Sudaryono turun langsung menjenguk para korban yang menjalani perawatan di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum pada Sabtu (1/8/2026). Ia memastikan pemerintah bergerak cepat menangani para korban sekaligus mengusut penyebab insiden tersebut.
“Kami merespons laporan adanya keracunan dari SMKN 6 Semarang. Ada sekitar 700-an yang dirawat, sebagian di rumah sakit dan puskesmas. Alhamdulillah, kondisinya saat ini sudah membaik,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Hasil investigasi awal BGN mengarah pada dua dugaan penyebab utama, yakni kualitas salah satu bahan makanan yang digunakan serta proses memasak yang dilakukan terlalu jauh sebelum waktu distribusi. Kedua faktor tersebut diduga berpotensi memengaruhi keamanan pangan yang disajikan kepada para siswa.
Untuk memastikan penyebab pasti, BGN telah menyerahkan sejumlah sampel makanan, termasuk daun singkong dan bumbu rendang, kepada Dinas Kesehatan guna menjalani uji laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan akan keluar dalam waktu lima hingga tujuh hari kerja.
Sebagai langkah evaluasi menyeluruh, operasional SPPG Karangturi dihentikan sementara hingga hasil investigasi selesai dan seluruh standar keamanan pangan dipastikan terpenuhi.
Di sisi lain, BGN juga mempercepat penerapan sistem pengawasan digital di seluruh SPPG dan dapur penyedia MBG di Indonesia. Sistem tersebut dirancang untuk memantau setiap tahapan produksi makanan secara real time, mulai dari proses pengolahan bahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Kami sedang memaksa seluruh dapur menggunakan sistem digital. Kapan bahan dicacah dan kapan dimasak, semua akan terkunci dan terdata. Dengan begitu, orang tua, guru, hingga dinas kesehatan dapat memantau jam berapa makanan dimasak dan bahan apa saja yang digunakan secara transparan,” tegas Sudaryono.
BGN menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh rantai produksi MBG agar insiden serupa tidak kembali terulang. Pemerintah juga memastikan aspek keamanan dan kualitas makanan menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi nasional.(redaksi).