KENDARI,KABENGGA.ID. — Pergerakan Manifesto Mahasiswa Sulawesi Tenggara (P2M-SULTRA) mendesak aparat penegak hukum memperdalam pemeriksaan terhadap PT Sambas dan PT Ifishdeco terkait aktivitas ekspor nikel pada periode 2017–2019 yang kini ikut menjadi perhatian dalam pengembangan perkara PT CNI.
Founder P2M-SULTRA, Gito Roles, menegaskan bahwa munculnya nama kedua perusahaan tersebut dalam materi pemeriksaan tidak boleh berhenti sebatas keterangan saksi.
“Jangan hanya disebut dalam pemeriksaan. Periksa sampai terang. Buka RKAB-nya, telusuri ekspornya, cocokkan volumenya, periksa kadar nikelnya, dan hitung kewajiban negara yang terkait,” tegas Gito Roles.
Menurut Gito, aparat harus menjawab persoalan paling mendasar: apakah produksi, penjualan dan ekspor PT Sambas serta PT Ifishdeco pada periode tersebut sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku saat itu.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis kepada perusahaan. Kami meminta aparat membuktikan semuanya. Kalau sesuai, sampaikan. Kalau ditemukan pelanggaran dan alat bukti cukup, proses secara hukum,” ujarnya.
P2M-SULTRA secara khusus mendesak pemeriksaan terhadap RKAB, volume produksi, volume ekspor, kadar nikel, dokumen surveyor, data pelabuhan, dokumen Bea Cukai, PNBP serta aliran transaksi yang berkaitan dengan ekspor.
Gito juga meminta pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pengawasan RKAB pada periode tersebut diperiksa apabila terdapat dasar dan bukti yang relevan.
“Jangan hanya periksa perusahaan. Kalau ada masalah dalam prosesnya, telusuri juga siapa yang mengevaluasi dan mengawasi. Kami ingin perkara ini terang dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
P2M-SULTRA mendesak, Kejati Sultra dan Polda Sultra melakukan penelusuran secara objektif serta tidak membiarkan nama PT Sambas dan PT Ifishdeco berhenti sebagai sekadar catatan dalam pemeriksaan.
“Kalau memang ada dasar pemeriksaan, periksa. Kalau tidak ada pelanggaran, buktikan. Yang penting jangan ada ruang gelap dalam tata kelola nikel Sulawesi Tenggara,” tutup Gito Roles.(redaksi).