KENDARI, KABENGGA.ID. – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kendari Sanctus Stanislaus Kostka menyatakan keprihatinan terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya beban utang negara, hingga pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dianggap belum menunjukkan akuntabilitas yang memadai.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Kendari, Geo Anselmus, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat perhatian serius terkait aspek tata kelola dan transparansinya.
“Secara konsep, Makan Bergizi Gratis terdengar baik karena menjanjikan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Namun, kami mempertanyakan pelaksanaannya. Kajian ICW menunjukkan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG terafiliasi dengan partai politik. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi dan orientasi program tersebut,” ujar Geo.
Selain MBG, PMKRI Kendari juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengacu pada PMK Nomor 7 Tahun 2026. Menurut PMKRI, kebijakan yang mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk pembentukan koperasi berpotensi mengurangi kapasitas desa dalam membiayai layanan dasar dan program prioritas lainnya.
Geo menjelaskan bahwa koperasi idealnya tumbuh secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Namun, kebijakan yang bersifat top-down dinilai berisiko mengabaikan kesiapan sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan riil masing-masing desa.
“Di sejumlah daerah, muncul laporan mengenai berkurangnya alokasi anggaran untuk layanan dasar seperti posyandu, tertundanya pembangunan infrastruktur desa, hingga berkurangnya ruang otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
PMKRI juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai semakin berat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Menurut Geo, pemerintah perlu memastikan setiap program strategis nasional dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat.
“Dari perspektif tata kelola keuangan, program-program prioritas negara harus memiliki sistem pencatatan, pelaporan, dan mekanisme audit yang jelas. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko penyimpangan anggaran akan semakin besar dan berdampak pada kepercayaan publik,” tegasnya.
PMKRI Kendari kemudian mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah memprioritaskan belanja negara pada sektor-sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Sebagai kader Katolik yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial, kami tidak akan tinggal diam ketika melihat kebijakan publik berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat. Pro Ecclesia et Patria — kami berjuang untuk Gereja dan Tanah Air,” tutup Geo Anselmus. (***)