Oleh: Septia Tania Saputri
Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Halu Oleo (UHO)

Aksi puluhan kader Partai NasDem di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 16 November 2026, menunjukkan bahwa dinamika politik lokal di Bumi Anoa sedang tidak baik-baik saja. Unjuk rasa akibat berlarutnya proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, mencerminkan adanya kebuntuan prosedural di jantung lembaga legislatif daerah.

Masalah ini bukan sekadar urusan internal partai. Ketika pimpinan dewan yang telah diberhentikan oleh partai pengusungnya masih memimpin agenda legislatif, legitimasi dan marwah DPRD Sultra ikut dipertaruhkan.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, PAW adalah mekanisme konstitusional yang sah untuk menjaga disiplin organisasi partai. Ketika proses administratifnya tersendat dan rapat paripurna berulang kali gagal kuorum, wajar jika publik menduga adanya tarik-menarik kepentingan kekuasaan di balik layar.

Catatan kritis patut diarahkan pada dua sisi. Pertama, jajaran Sekretariat DPRD Sultra wajib menjaga netralitas aparatur sipil negara. Setiap usulan surat masuk yang memenuhi syarat normatif harus diproses secara transparan dan tepat waktu sesuai tata tertib, tanpa terjebak konflik politik praktis. Kedua, para anggota dewan harus menghentikan kebiasaan menjadikan ketidakhadiran dalam paripurna sebagai strategi menghambat proses konstitusional.

Situasi yang berlarut ini sangat merugikan masyarakat. Menjelang akhir tahun anggaran 2026, DPRD dan Pemerintah Provinsi seharusnya fokus mengawal realisasi APBD Perubahan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan warga kepulauan maupun daratan, bukan tersandera konflik jabatan.

Oleh karena itu, pimpinan DPRD bersama Badan Musyawarah perlu segera menjadwalkan ulang rapat paripurna secara terbuka dan kuorum sesuai koridor hukum. Jika pihak yang diganti merasa keberatan, jalur hukum atau mahkamah partai telah tersedia sebagai cara penyelesaian yang beradab tanpa melumpuhkan kinerja dewan. Ke depan, transparansi administrasi persidangan juga perlu dibuka kepada publik guna menutup ruang kecurigaan.

Jabatan politik selalu memiliki batas waktu, tetapi kehormatan lembaga demokrasi harus dijaga selamanya. Menyelesaikan polemik ini secara taat asas adalah ujian kedewasaan elite politik Sultra agar parlemen daerah kembali bekerja sepenuhnya untuk rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *