Oleh: Septia Tania Saputri
Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Halu Oleo (UHO)
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan yang patut direnungkan bersama. Keputusan mundur yang diambil di tengah bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR terkait polemik penyetaraan dokumen pendidikan itu patut dihormati sebagai langkah menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, meredanya ketegangan politik ini tidak boleh membuat kita luput melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola pencalonan pejabat publik.
Jika ditelaah secara jernih, peristiwa ini mencerminkan belum tuntasnya pembenahan sistem penyaringan kandidat di hulu demokrasi. Selama ini, energi bangsa kita terlalu banyak terserap untuk menyempurnakan teknis pemungutan dan penghitungan suara di hilir. Sebaliknya, ketatnya verifikasi administratif di tahap awal pencalonan sering kali luput dari pengawasan yang memadai. Akibatnya, syarat dasar pencalonan yang seharusnya tuntas sebelum hari pemilihan justru baru teruji setelah pemerintahan berjalan dua tahun.
Di sinilah letak catatan kritis yang perlu diarahkan kepada partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Dalam praktiknya, proses rekrutmen dan penetapan pasangan calon masih kerap didominasi oleh kalkulasi elektabilitas jangka pendek. Uji kelayakan dan kepatutan di internal partai sering berjalan sebatas formalitas prosedural. Ketelitian dalam memeriksa keabsahan rekam jejak, riwayat pendidikan, serta kelengkapan dokumen kandidat acap kali dikalahkan oleh pertimbangan popularitas semata.
Celah tersebut kian melebar ketika pola kerja lembaga penyelenggara pemilu dan instansi pemvalidasi dokumen negara belum sepenuhnya terintegrasi. Tahapan verifikasi syarat calon selama ini cenderung berhenti pada pemeriksaan kelengkapan berkas secara formal di atas meja. Pengujian terhadap keabsahan materiil sebuah dokumen belum dilakukan secara mendalam dan terbuka sejak masa pendaftaran. Keterbatasan ini pada akhirnya merugikan kandidat itu sendiri, menggerus kepercayaan pemilih, sekaligus menyita energi bangsa dalam polemik yang berkepanjangan.
Padahal, kepastian hukum dan stabilitas politik adalah prasyarat mutlak agar pemerintahan dapat bekerja optimal melayani masyarakat. Ketika ruang publik terus tersandera oleh perdebatan soal keabsahan syarat jabatan, agenda-agenda besar seperti penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat berisiko kehilangan fokus.
Oleh karena itu, momentum pasca-peristiwa November 2026 ini—sejalan dengan wacana perbaikan sistem politik yang belakangan mengemuka di tingkat nasional—harus dimanfaatkan untuk membenahi arsitektur verifikasi kandidat secara menyeluruh. Pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, perlu mempertegas kewajiban verifikasi faktual dan materiil dalam revisi undang-undang pemilu mendatang. Penyelenggara pemilu harus diberi ruang dan kewenangan untuk melakukan audit dokumen secara tuntas bersama instansi penerbit dan pakar independen sebelum menetapkan pasangan calon.
Selain penguatan regulasi, keterbukaan informasi pada masa pendaftaran calon juga menjadi kunci perbaikan. Dokumen syarat pencalonan pejabat publik tertinggi semestinya dapat diakses secara luas oleh masyarakat selama masa tanggapan publik. Keterlibatan warga negara, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengawal verifikasi sejak dini akan menjadi benteng pencegah terbaik agar tidak ada cacat administrasi yang lolos hingga pelantikan. Di saat yang sama, partai politik pun dituntut membangun standar baku kaderisasi dan verifikasi internal yang akuntabel, sehingga setiap tokoh yang diusung benar-benar bersih dari persoalan hukum maupun administrasi.
Pada akhirnya, dinamika ketatanegaraan ini tidak perlu dipandang semata-mata sebagai kemunduran, melainkan pijakan berharga untuk mendewasakan demokrasi kita. Kritik yang jujur disertai keberanian membenahi sistem akan memastikan bahwa di masa depan, setiap pemimpin yang terpilih benar-benar berdiri di atas fondasi konstitusi dan administrasi yang kokoh.
