Oleh: Septia Tania Saputri
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Halu Oleo (UHO)
Ketika warga harus menutup jalan menggunakan kayu dan batu untuk menyampaikan tuntutan, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang tidak beres dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, aksi blokade jalan hampir selalu menjadi tanda bahwa saluran komunikasi resmi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi itulah yang terjadi di Desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, sejak Rabu (4/11/2026). Akses jalan provinsi tersebut dilaporkan lumpuh total. Mobil tangki bahan bakar minyak (BBM), truk pengangkut barang, hingga kendaraan angkutan umum tertahan. Sebagian pengendara bahkan terpaksa memutar balik untuk mencari jalur alternatif.
Persoalannya bukan semata-mata kondisi jalan yang rusak. Warga mempersoalkan dugaan perubahan titik pekerjaan peningkatan Jalan Provinsi ruas Ereke-Lambale. Menurut warga, pembangunan yang semula direncanakan menyasar Desa Lambale justru dilaksanakan di ruas Lapandewa-Wacu Laea, Kecamatan Kulisusu.
Tuntutan masyarakat sebenarnya tidak berlebihan. Mereka hanya meminta penjelasan: mengapa titik pekerjaan berubah, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana nasib ruas jalan Lambale yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat?
Pertanyaan sederhana tersebut semestinya dapat dijawab melalui dialog terbuka. Tidak perlu menunggu masyarakat turun ke jalan, apalagi sampai melakukan pemblokiran yang berdampak terhadap aktivitas publik.
Jalan Rusak, Beban Rakyat, dan Tanggung Jawab Pemerintah
Jalan Lambale bukan sekadar infrastruktur penghubung antardesa. Ruas ini memiliki fungsi strategis sebagai akses menuju Ereke sekaligus penghubung tiga kecamatan, yakni Kulisusu Barat, Bonegunu, dan Kambowa.
Ketika akses tersebut mengalami kerusakan dan tidak segera mendapat penanganan, dampaknya tidak berhenti pada terganggunya perjalanan kendaraan. Ada aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut terhambat, distribusi barang yang tersendat, akses pendidikan yang terganggu, hingga mobilitas warga menuju fasilitas kesehatan yang berpotensi semakin sulit.
Dengan kata lain, jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur. Ia berkaitan langsung dengan biaya hidup, keselamatan, dan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut harus menanggung konsekuensi dari kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Biaya transportasi dapat meningkat, waktu perjalanan bertambah, bahkan risiko kecelakaan semakin besar.
Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya berbicara mengenai perencanaan dan keterbatasan anggaran. Pemerintah juga harus hadir memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Diamnya Pemerintah Justru Memperbesar Kecurigaan
Kritik utama dalam persoalan Lambale sesungguhnya terletak pada komunikasi publik pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap jalan provinsi, bersama Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, semestinya mampu membangun komunikasi sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka.
Jika memang terdapat perubahan titik pekerjaan karena pertimbangan teknis, keterbatasan anggaran, atau skala prioritas pembangunan, semuanya harus dijelaskan secara transparan.
Sebab, keputusan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai urusan administratif di balik meja birokrasi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat, apa dasar pertimbangannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Dalam perspektif komunikasi publik, keterbukaan merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan, ruang informasi justru dipenuhi berbagai asumsi. Kecurigaan tumbuh, ketidakpuasan meningkat, dan persoalan yang semula dapat diselesaikan melalui dialog berpotensi berubah menjadi konflik sosial.
Karena itu, diam bukanlah pilihan yang netral. Dalam persoalan publik, diamnya pemerintah bisa menjadi mahal karena masyarakat harus menanggung akibat dari ketidakjelasan kebijakan.
Blokade Bukan Solusi, tetapi Jangan Abaikan Akar Masalah
Saya tidak membenarkan tindakan penutupan jalan. Bagaimanapun, akses tersebut merupakan fasilitas publik yang digunakan banyak orang.
Para sopir truk, pengemudi angkutan umum, pedagang, hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ikut menanggung dampak dari blokade tersebut. Kepentingan mereka juga harus dihormati.
Namun, melihat persoalan Lambale hanya dari tindakan pemblokiran jalan merupakan cara pandang yang tidak utuh.
Blokade adalah gejala yang terlihat di permukaan. Sementara akar persoalannya perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari kondisi infrastruktur, kejelasan perencanaan pembangunan, hingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada bagaimana membuka kembali jalan yang ditutup. Lebih dari itu, pemerintah harus menyelesaikan persoalan yang menyebabkan warga merasa perlu melakukan aksi tersebut.
Empat Langkah yang Harus Segera Dilakukan
Ada sejumlah langkah konkret yang seharusnya segera ditempuh.
Pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu membuka ruang dialog bersama masyarakat Lambale. Forum tersebut harus menjadi tempat untuk memaparkan dokumen perencanaan, dasar penentuan lokasi pekerjaan, serta alasan perubahan titik apabila memang terjadi.
Kedua, pemerintah perlu membuka kriteria penentuan prioritas pembangunan secara transparan. Kondisi kerusakan jalan, volume lalu lintas, tingkat urgensi, serta fungsi konektivitas wilayah harus menjadi dasar yang dapat diketahui dan dipahami masyarakat.
Ketiga, apabila ruas Lambale belum masuk dalam prioritas pembangunan tahun berjalan, pemerintah wajib memberikan kepastian melalui jadwal tertulis penanganan. Sembari menunggu program peningkatan jalan, perbaikan darurat harus dilakukan agar akses masyarakat tetap aman dan layak dilalui.
Keempat, Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton. Keduanya harus mengambil peran sebagai jembatan aspirasi dengan mendesak pemerintah provinsi memberikan penjelasan resmi sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Lambale.
Langkah-langkah tersebut bukan tuntutan yang berlebihan. Justru itulah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Jangan Tunggu Jalan Ditutup untuk Mulai Mendengar
Pada akhirnya, masyarakat Lambale tidak membutuhkan janji-janji manis yang hanya muncul ketika situasi memanas. Mereka membutuhkan kepastian.
Kepastian mengenai alasan perubahan titik pekerjaan, kepastian penanganan jalan yang rusak, serta kepastian bahwa suara masyarakat benar-benar diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan.
Pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dikerjakan atau berapa besar anggaran yang terserap. Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dan memperoleh keadilan dalam penentuan prioritas.
Pemerintah harus memahami bahwa jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika akses itu terputus, aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar ikut terganggu.
Jangan sampai masyarakat harus mengangkat kayu dan batu, menutup akses publik, dan menghentikan aktivitas ekonomi hanya untuk mendapatkan jawaban dari pemerintah.
Sebab, dalam pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik, mendengar aspirasi rakyat bukanlah bentuk kemurahan hati penguasa. Itu adalah kewajiban.
Jangan tunggu blokade berikutnya untuk mulai mendengar.