KENDARI,KaBENGGA.ID. – Gerakan Pemuda dan Masyarakat Oposisi Sulawesi Tenggara (GPMS SULTRA) secara resmi menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara terkait dugaan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Preservasi Jalan Wasolangka–Bone Kacintala Segmen II, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2026.

Laporan tersebut merupakan bentuk komitmen GPMS SULTRA dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek yang diperoleh GPMS SULTRA, pekerjaan Preservasi Jalan Wasolangka–Bone Kacintala Segmen II memiliki Nomor Kontrak HK0201/Bpjn19.B.2/2026/413.18, dengan tanggal kontrak 6 November 2026 dan waktu pelaksanaan selama 56 hari. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Toma Jaya Abadi dan berada dalam lingkup instansi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara.

Ketua GPMS SULTRA, ILHAM GP, menegaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi anggaran, kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GPMS SULTRA adalah tidak terlihatnya informasi mengenai nilai kontrak proyek dalam dokumentasi papan informasi yang diperoleh. Selain itu, GPMS SULTRA juga belum mendapatkan kejelasan mengenai nilai pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantities (BoQ), serta volume masing-masing item pekerjaan.

Menurut ILHAN GP, kondisi tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek. Sebab, setiap pekerjaan yang menggunakan keuangan negara harus memiliki dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Tidak hanya persoalan transparansi anggaran, GPMS SULTRA juga meminta Kejati Sultra mendalami kesesuaian antara volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak dengan realisasi fisik di lapangan. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan tidak terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi material, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maupun pembayaran yang tidak sebanding dengan hasil pekerjaan.

GPMS SULTRA turut meminta agar penyedia jasa, yakni CV. Toma Jaya Abadi, dimintai klarifikasi terkait penggunaan material, capaian progres fisik, kesesuaian spesifikasi teknis, dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak.

Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas juga perlu dimintai pertanggungjawaban administratif dan teknis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, verifikasi volume pekerjaan, pemeriksaan kualitas konstruksi, hingga dasar rekomendasi pembayaran kepada penyedia jasa.

Atas dasar tersebut, GPMS SULTRA secara tegas meminta Kejati Sultra untuk:

Menerima dan meregistrasi laporan pengaduan masyarakat terkait proyek Preservasi Jalan Wasolangka–Bone Kacintala Segmen II Tahun Anggaran 2026.

Melakukan telaah dan pengumpulan bahan keterangan terhadap proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penetapan penyedia jasa, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran proyek.

Memanggil dan meminta klarifikasi Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, PPK, CV. Toma Jaya Abadi, serta konsultan pengawas.

Menelusuri nilai pagu anggaran, HPS, nilai kontrak, RAB, BoQ, serta realisasi penggunaan anggaran proyek.

Melakukan pemeriksaan teknis secara langsung terhadap volume dan kualitas pekerjaan di lapangan.

Mendalami kemungkinan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi material, dugaan mark-up, serta pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan apabila ditemukan bukti awal yang memadai.

Memeriksa tanggung jawab PPK dan konsultan pengawas dalam pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kontrak.

Menelusuri kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mendukung.

ILHAM GP menegaskan bahwa GPMS SULTRA tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi terhadap pihak tertentu. Namun, laporan ini merupakan bentuk dorongan agar seluruh proses pelaksanaan proyek diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

GPMS SULTRA menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan penyelesaian proyek secara administratif, melainkan menyangkut kualitas pembangunan dan hak masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dari penggunaan uang negara.

Oleh karena itu, Kejati Sultra diharapkan tidak mengabaikan laporan pengaduan tersebut dan segera melakukan penelaahan serta tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“UANG NEGARA ADALAH AMANAH RAKYAT. SETIAP RUPIAH ANGGARAN NEGARA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN. GPMS SULTRA AKAN TERUS MENGAWAL PERSOALAN INI HINGGA MENDAPATKAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN HUKUM.”

Redaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *