Kendari – Kabengga,id ll Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, terseret dalam pusaran isu tambang ilegal PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Isu ini pertama kali mencuat lewat aksi demonstrasi Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra di Gedung DPRD Sultra pada 2 September 2025. Koordinator ASR, La Ode Hidayat, saat itu menyuarakan kekesalan atas dugaan aktivitas tambang PT TMS yang kembali berjalan meski sebelumnya ditertibkan karena beroperasi di kawasan hutan.
“Ini gila. Di tengah gejolak politik, tiba-tiba ada kabar pengapalan PT TMS. Saya bukan menuduh, tapi informasi yang kami terima sangat mengkhawatirkan,” kata Hidayat kala itu.
Lebih panas lagi, ia sempat menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad diduga berada di balik kembalinya aktivitas PT TMS. Menurutnya, informasi itu mirip data intelejen, lantaran menyebut kuota produksi PT TMS tahun 2025 mencapai 150.000 metrik ton.
ASR bahkan berencana menyurat langsung ke DPP Partai Gerindra untuk menuntut klarifikasi. “Sampaikan ke Sufmi Dasco, jangan main-main dengan tambang ilegal di Sultra. Ini menyangkut hidup masyarakat Kabaena,” tegasnya.
Klarifikasi: “Ucapan Saya Dipelintir”
Namun, isu ini langsung berbalik. Dalam rilis terbarunya yang diterima media pada Minggu (14/9/2025), La Ode Hidayat justru meluruskan ucapannya. Ia mengaku pernyataannya soal Sufmi Dasco telah dipelintir dan dilebih-lebihkan oleh sejumlah media.
“Pernyataan saya waktu itu konteksnya lebih pada kritik umum terhadap pejabat negara agar peka dengan penderitaan rakyat. Nama Pak Dasco disebut hanya sebagai contoh figur nasional yang biasa menyerap aspirasi, bukan tudingan langsung,” jelasnya.
Hidayat menegaskan, ia yakin Sufmi Dasco Ahmad tidak mungkin membekingi tambang ilegal. “Beliau adalah tokoh yang menjaga jalannya pemerintahan sesuai visi Presiden Prabowo,” tambahnya.
Aktivis jebolan HMI itu juga mengingatkan agar isu ini tidak dipelintir lebih jauh. “Jangan sampai situasi makin gaduh gara-gara pernyataan saya disalahartikan. Saya harap media dan publik lebih proporsional,” tutupnya.