Diskusi Serial Hadianto Rasyid (Edisi-11)
Oleh : Yahdi Basma, SH.
Di tengah lanskap kepemimpinan daerah yang sering kali terjebak pada rutinitas administratif, kehadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, sebagai narasumber dalam Leadership Forum IV Tahun 2026 di Samosir bukan sekadar simbol representasi daerah. Ia adalah artikulasi dari sebuah narasi transformatif, bahwa kota yang pernah berada dalam stigma “tertinggal” mampu melompat menjadi model pembelajaran nasional.
Forum yang diselenggarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini bukan ruang biasa. Dengan tema besar “The Architect of Change: Designing the Next Chapter”, forum ini mempertemukan aktor-aktor kunci: pemimpin daerah, sektor perbankan, akademisi, hingga pelaku industri. Nama-nama seperti Nixon L.P. Napitupulu, Vandiko Timotius Gultom, hingga Tatacipta Dirgantara menjadi bagian dari orkestrasi besar tentang bagaimana masa depan daerah dirancang secara kolaboratif. Di arena itu, Hadianto Rasyid juga didaulat bicara.
Namun dari seluruh narasi besar itu, Palu menghadirkan sesuatu yang berbeda : pengalaman konkret tentang perubahan.
TRANSFORMASI SEBAGAI LEGITIMASI KEPEMIMPINAN
Dalam paparannya, Hadianto tidak menjual konsep abstrak. Ia membawa data, pengalaman, dan hasil. Kota Palu yang sebelumnya kerap dilekatkan dengan label “kota terkotor”, kini justru berhasil meraih penghargaan Adipura—sebuah indikator nasional atas keberhasilan tata kelola lingkungan perkotaan.
Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik. Ia adalah perubahan paradigma: dari maintenance governance menuju transformative governance. Pemerintah kota tidak lagi hanya menjaga status quo, tetapi secara aktif mendesain ulang wajah kota, mulai dari penataan ruang publik, pengelolaan sampah, hingga penguatan disiplin kolektif masyarakat.
Di titik ini, kepemimpinan tidak lagi diukur dari retorika, melainkan dari deliverables (hasil kerja nyata).
INTERUPSI KRITIS: PERTANYAAN WAKIL MENTERI DAN JAWABAN SUBSTANTIF
Di tengah forum yang sarat gagasan tersebut, muncul satu momen krusial ketika seorang Wakil Menteri Fahri Hamzah, dalam kapasitasnya sebagai representasi pemerintah pusat, melontarkan pertanyaan tajam: “apa faktor pembeda utama yang membuat Palu mampu bergerak cepat dari stigma kota terkotor menjadi kota peraih Adipura, sementara banyak daerah lain stagnan pada level kebijakan?”
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia menyentuh inti persoalan klasik tata kelola daerah : jurang antara perencanaan dan eksekusi.
Menjawab itu, Hadianto Rasyid tidak menghindar ke wilayah normatif. Ia mengurai secara detail bahwa kunci perubahan Palu terletak pada tiga layer intervensi yang berjalan simultan. Pertama, penegakan disiplin birokrasi berbasis kontrol harian, bukan evaluasi periodik semata, yang memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam ritme yang terukur. Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan tidak berlarut, terutama dalam penataan kawasan dan kebijakan kebersihan, sehingga tidak memberi ruang bagi resistensi birokrasi untuk membesar. Ketiga, mobilisasi partisipasi publik melalui pendekatan persuasif sekaligus koersif ringan, di mana masyarakat tidak hanya diajak, tetapi juga “dipaksa secara sosial” untuk beradaptasi dengan standar baru kebersihan kota.
Jawaban ini menegaskan satu hal penting, yakni transformasi bukan hasil dari satu kebijakan besar, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang dieksekusi secara konsisten dan disiplin.
SAMOSIR DAN PALU: DUA SIMPUL, SATU ARAH
Menariknya, forum ini digelar di Kabupaten Samosir, sebuah kawasan yang tengah diproyeksi sebagai episentrum pariwisata nasional berbasis Danau Toba. Pilihan lokasi ini bukan kebetulan. Ia adalah pesan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan bertumpu pada kekuatan daerah.
Di sini, Palu dan Samosir bertemu dalam satu irisan : transformasi berbasis potensi lokal.
Jika Palu menekankan tata kelola kota dan kebersihan sebagai fondasi daya saing, maka Samosir menggarisbawahi penguatan SDM pariwisata dan UMKM melalui intervensi konkret, termasuk program CSR/TJSL dari BTN berupa pelatihan bahasa Inggris dan hospitality. Keduanya menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa lagi berjalan sektoral, ia harus lintas domain, ekonomi, sosial, dan kultural.
KEPEMIMPINAN KOLABORATIF: NEGARA, BANK, DAN DAERAH
Salah satu pesan paling kuat dari forum ini adalah reposisi peran sektor perbankan. BTN tidak sekadar menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga development partner. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan membuka ruang akselerasi yang sebelumnya sulit dicapai jika berjalan sendiri.
Dalam konteks ini, kehadiran Hadianto menjadi penting. Ia tidak hanya berbicara sebagai kepala daerah, tetapi sebagai representasi dari model kepemimpinan yang adaptif terhadap kemitraan strategis. Ia memahami bahwa di era kompleksitas tinggi, pemerintah tidak bisa bekerja dalam isolasi.
Kepemimpinan modern adalah tentang orkestrasi, yang menghubungkan sumber daya, menyelaraskan kepentingan, dan memastikan output yang terukur.
DARI PALU UNTUK INDONESIA: REPLIKASI DAN SKALABILITAS
Judul besar tulisan ini menemukan relevansinya di sini. Dari Palu untuk Indonesia. Apa yang dilakukan di Palu bukanlah anomali yang tidak bisa diulang. Justru sebaliknya, ia menawarkan template.
Ada tiga pelajaran kunci yang bisa direplikasi :
Pertama, keberanian memulai dari masalah paling mendasar –kebersihan kota– sebagai pintu masuk transformasi yang lebih luas.
Kedua, konsistensi eksekusi, bukan sekadar perencanaan. Dan Ketiga, pelibatan masyarakat sebagai aktor utama, bukan objek kebijakan.
Ketika tiga elemen ini bertemu, maka perubahan tidak lagi bersifat kosmetik, tetapi struktural.
PENUTUP: ARSITEK PERUBAHAN ITU NYATA
Forum Leadership IV di Samosir yang difasilitasi BTN, mengafirmasi satu hal, bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak architect of change di level daerah. Dan dalam konteks itu, Hadianto Rasyid telah menunjukkan bahwa arsitektur perubahan bukan konsep elitis, ia bisa lahir dari kota seperti Palu.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah transformasi itu mungkin, tetapi apakah ada keberanian politik dan kapasitas kepemimpinan untuk mengeksekusinya.
Dari Palu, sebuah pesan dikirim ke seluruh Indonesia: perubahan bukan wacana. Ia adalah kerja yang terukur, terencana, dan yang terpenting : dituntaskan.
Talise, 09 Mei 2026
Pkl 20.30 Wita
.