Kendari,Kabengga.Id. — Dalam momentum memperingati Hari Reformasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Halu Oleo menegaskan bahwa semangat reformasi tidak boleh berhenti sebagai peringatan historis semata, melainkan harus terus dihidupkan sebagai gerakan politik dan moral untuk melawan berbagai bentuk kemunduran demokrasi yang kian nyata di Indonesia.
BEM FISIP UHO menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menjadi ancaman serius bagi cita-cita reformasi 1998. Mulai dari kecenderungan pemerintahan yang semakin menunjukkan watak tiranik dalam proses pengambilan kebijakan, minimnya ruang partisipasi publik yang substansial, lemahnya supremasi hukum akibat praktik penegakan hukum yang kerap menyimpang dari amanat konstitusi, hingga menguatnya kembali penetrasi militer dalam ranah sipil melalui rencana penguatan struktur teritorial TNI di Sulawesi Tenggara.
Menteri Pergerakan BEM FISIP UHO, Dion, menegaskan bahwa reformasi lahir dari perjuangan panjang mahasiswa dan rakyat untuk meruntuhkan otoritarianisme serta menegakkan demokrasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, menurutnya, arah perjalanan bangsa saat ini justru menunjukkan gejala kemunduran terhadap nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan.
“Reformasi adalah mandat sejarah yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan keberanian rakyat. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kekuasaan semakin abai terhadap prinsip demokrasi, kebijakan publik kerap diputuskan secara sepihak, kritik dibalas dengan tekanan, dan suara rakyat semakin dipinggirkan. Ini adalah tanda bahwa semangat reformasi sedang diuji,” tegas Dion.
Ia juga menyoroti posisi aparat kepolisian yang semestinya menjadi penjaga keadilan dan pelindung hak-hak warga negara, namun dalam banyak momentum justru dinilai belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi secara independen dan profesional.
“Ketika institusi penegak hukum tidak lagi berdiri kokoh di atas prinsip keadilan dan netralitas, maka yang terancam bukan hanya hukum, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dion secara tegas mengkritik rencana penguatan struktur teritorial TNI di Sulawesi Tenggara yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan prinsip supremasi sipil.
“Sejarah reformasi mengajarkan kepada kita bahwa salah satu capaian penting demokrasi adalah mengembalikan militer ke baraknya dan memastikan ruang sipil dikelola oleh institusi sipil. Ketika hari ini muncul kembali upaya memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, maka itu adalah alarm bagi demokrasi. Masuknya TNI ke ranah sipil secara berlebihan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hakikat reformasi yang telah diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat,” ujar Dion.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga nyala reformasi, BEM FISIP UHO bersama koalisi mahasiswa lintas fakultas dan berbagai elemen gerakan di Sulawesi Tenggara juga tengah mempersiapkan aksi demonstrasi bersama sebagai bentuk penegasan sikap terhadap berbagai persoalan demokrasi yang terjadi. Gerakan tersebut dirancang sebagai ruang konsolidasi perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kemunduran reformasi, sekaligus mendesak negara agar kembali berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan amanat konstitusi.
Koalisi mahasiswa menegaskan bahwa peringatan reformasi harus menjadi titik konsolidasi perjuangan, bukan sekadar seremoni tahunan. Mahasiswa harus kembali mengambil peran historisnya sebagai kekuatan kontrol sosial, penjaga demokrasi, serta agen perubahan yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat.
“Reformasi bukan warisan yang selesai diperjuangkan. Ia adalah amanah sejarah yang harus terus dikawal, terutama ketika demokrasi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Saat nilai-nilai reformasi terancam, maka suara mahasiswa tidak boleh padam,” tutup Dion.