BURANGA, KABENGGA.ID. — Di tengah gencarnya jargon pemerataan pembangunan, ratusan warga Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, justru masih hidup dalam keterisolasian. Selama 36 tahun, akses utama menuju desa tersebut belum pernah tersentuh aspal dan kini berubah menjadi simbol nyata ketimpangan pembangunan di daerah.
Saat musim hujan tiba, jalan tanah yang menjadi satu-satunya jalur penghubung warga berubah menjadi kubangan lumpur pekat. Kendaraan roda empat kerap terjebak, pengendara motor jatuh, sementara aktivitas ekonomi warga nyaris lumpuh total. Kondisi itu membuat masyarakat seperti hidup jauh dari perhatian negara.
Ironisnya, persoalan ini berlangsung selama puluhan tahun tanpa solusi konkret dari pemerintah daerah maupun provinsi. Warga pun mulai kehilangan kesabaran.
Paralegal sekaligus Aktivis Hukum Buton Utara, Tulus, S.H., menilai pembiaran infrastruktur rusak tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat.
“Selama 36 tahun masyarakat Pongkowulu seolah dianaktirikan. Mereka dipaksa hidup dengan akses jalan yang tidak manusiawi. Padahal negara menjamin hak warga untuk hidup layak dan memperoleh fasilitas umum yang aman,” tegas Tulus, Kamis (21/5).
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah telah memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian warga desa yang mayoritas bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.
“Anak sekolah harus berjibaku dengan lumpur setiap hari. Petani kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan warga sakit pun terancam terlambat mendapat pertolongan karena akses transportasi nyaris lumpuh saat hujan turun,” katanya.
Tulus menegaskan, pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan anggaran, sementara masyarakat dipaksa mempertaruhkan keselamatan hanya untuk beraktivitas sehari-hari.
“Ini bukan cuma soal jalan rusak. Ini soal keadilan sosial dan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil,” ujarnya.
Sorotan serupa juga datang dari sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil di Buton Utara. Mereka menyebut kerusakan ruas Wamboule–Lanosangia yang menjadi jalur logistik utama menuju Kota Baubau kini semakin memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap distribusi barang serta roda ekonomi masyarakat.
Mereka memperingatkan, jika pemerintah terus lamban merespons tuntutan warga, gelombang protes besar berpotensi terjadi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jalan ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau pemerintah terus menutup mata, kami siap turun dengan aksi yang lebih besar,” tegas salah satu perwakilan aktivis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian maupun langkah konkret dari instansi terkait terkait kapan perbaikan jalan menuju Desa Pongkowulu akan direalisasikan. Sementara itu, warga masih harus bertahan menghadapi jalan rusak yang selama puluhan tahun menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan di Buton Utara.(redaksi).