KENDARI.KABENGGA.ID.(12 September 2026) — Antrean kendaraan yang semakin memadat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Persoalan tersebut bukan sekadar tentang panjangnya barisan kendaraan, tetapi menyangkut mobilitas warga dan kelancaran aktivitas ekonomi yang bergantung pada kepastian pasokan energi.
Antrean panjang membuat masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak waktu hanya untuk mendapatkan BBM. Bagi pekerja, pengemudi angkutan, pelaku usaha, maupun masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban operasional dan mengurangi produktivitas. Jika berlangsung terus-menerus, gangguan pasokan BBM berpotensi menciptakan efek berantai terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
Kekhawatiran masyarakat juga muncul ketika keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah beriringan dengan isu kenaikan harga BBM. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perubahan biaya energi memiliki dampak yang relatif besar karena dapat memengaruhi ongkos transportasi, biaya distribusi, hingga pengeluaran rumah tangga. Karena itu, persoalan BBM perlu dilihat sebagai isu yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, bukan semata persoalan teknis di tingkat SPBU.
Dinamika sektor energi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi makro, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dapat memberikan tekanan terhadap komponen biaya energi yang memiliki keterkaitan dengan pasar internasional. Namun, dalam situasi seperti ini, masyarakat tetap membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan dan penjelasan yang transparan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan serta harga BBM.
Mahasiswa politik, Husen, menilai persoalan BBM perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Menurutnya, BBM merupakan bagian penting dari sistem mobilitas masyarakat dan memiliki posisi strategis dalam menopang berbagai aktivitas ekonomi.
“BBM bukan hanya sekadar bahan bakar. BBM merupakan bagian penting dalam menggerakkan sumber daya manusia. Ketika transportasi masyarakat terganggu, aktivitas kerja, perdagangan, pendidikan, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi masyarakat juga ikut terganggu,” ujar Husen.
Husen menilai keresahan masyarakat akibat antrean panjang dan keterbatasan BBM harus dijawab dengan langkah yang terukur. Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan, penyebab terjadinya antrean, serta langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mengevaluasi persoalan dari hulu hingga hilir apabila antrean terjadi secara berulang. Evaluasi dapat mencakup ketersediaan stok, distribusi antardaerah, mekanisme penyaluran, hingga pengawasan di tingkat SPBU. “Masyarakat sudah cukup merasa resah. Jangan sampai persoalan keterbatasan pasokan dan antrean yang panjang justru menambah tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Pada akhirnya, stabilitas BBM bukan hanya soal memastikan kendaraan dapat mengisi bahan bakar, tetapi juga memastikan roda kehidupan masyarakat tetap bergerak. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan yang terukur, distribusi yang efektif, serta komunikasi publik yang terbuka. Di tengah antrean yang semakin mengular, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan. Respons cepat dan transparan pemerintah akan menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebutuhan energi tetap tersedia secara wajar../DR.