Muna.(Rabu, 11 Maret 2026) – Aliansi Pemerhati Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat melalui perwakilannya, Ferli, menyampaikan keprihatinan serius terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.
Ferli mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan pada Rabu (11/3/2026), dapur MBG di Kecamatan Duruka diduga tidak menyalurkan makanan kepada para penerima manfaat, padahal program tersebut seharusnya tetap berjalan sesuai jadwal. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan distribusi serta penggunaan anggaran program MBG.
Selain itu, Aliansi juga menyoroti proses distribusi makanan yang sebelumnya menggunakan kantong plastik sederhana. Cara tersebut dinilai tidak memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan yang semestinya diterapkan dalam program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Kami meminta pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG di Kecamatan Duruka. Jika benar terjadi kelalaian atau dugaan penyimpangan dalam penyaluran makanan kepada masyarakat, maka dapur tersebut harus ditutup sementara hingga proses pemeriksaan selesai,” tegas Ferli.
Ia juga menyoroti adanya indikasi pembiaran oleh pengelola dapur maupun tenaga ahli gizi sehingga standar operasional tidak dijalankan secara maksimal.
“Kami menemukan bahwa makanan dibagikan menggunakan kantong plastik yang tidak memenuhi standar higienitas. Hal ini tentu berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, karena program MBG seharusnya menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan,” tambahnya.
Melalui Ferli, Aliansi turut mendesak pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna diminta segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di Kecamatan Duruka, serta menutupnya sementara hingga proses pemeriksaan dan evaluasi selesai.
Ferli juga meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Muna melakukan audit terhadap penggunaan anggaran serta pengelolaan dapur MBG tersebut. Pemeriksaan juga dinilai perlu dilakukan terhadap kepala dapur, tenaga ahli gizi, dan pihak terkait lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau pembiaran terhadap pelanggaran standar operasional.
Pemerintah juga didesak memastikan bahwa distribusi makanan MBG kepada sekolah-sekolah penerima manfaat berjalan sesuai jadwal dan standar program yang telah ditetapkan.
“Kami juga mendesak agar standar higienitas dapur dan kemasan makanan dipatuhi sepenuhnya sesuai ketentuan kesehatan dan keamanan pangan, bukan menggunakan kantong plastik seperti yang terjadi sebelumnya,” jelas Ferli.
Secara keseluruhan, Aliansi meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Muna, Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Inspektorat Daerah, serta aparat pengawas lainnya memastikan bahwa program MBG dilaksanakan sesuai standar kesehatan, higienitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah serta memastikan hak masyarakat memperoleh makanan yang sehat, layak, dan aman.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang telah dilakukan awak media kepada pihak terkait hingga saat ini belum mendapatkan tanggapKen.pihak terkait./FI.