Kendari – Sebanyak 2.600 petugas dikerahkan untuk melakukan pendataan usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Para petugas sensus ini mengenakan rompi dan tanda pengenal (name tag) setelah dipasangkan langsung Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan lapangan SE2026 pada Senin 15 Juni 2026.
Pencanangan Sensus Ekonomi ini dirangkaikan dengan apel gabungan Pegawai Pemprov Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung Wakil Kepala BPS RI, dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Walikota Kendari, Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Asosiasi dan pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total jumlah peserta apel lebih dari 1.200 orang peserta.
Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan komitmen bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang berkualitas. Selain itu, beliau juga menyampaikan kebanggaannya dapat menyaksikan langsung hari pertama pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Tanggal 15 Juni 2026 merupakan momentum penting karena pada hari ini menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, seluruh pemangku kepentingan turut mengawali langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap usaha akan didata dan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan,” ungkapnya.
Sonny juga menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, SE2026 memiliki sejumlah keistimewaan.
“Untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan. Langkah ini dinilai penting karena sektor tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Selain itu, untuk pertama kalinya pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai struktur ekonomi nasional maupun regional,” kata Sonny.
Wakil Kepala BPS RI juga menyampaikan, periode pendataan lapangan SE2026 berlangsung lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, yaitu selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Rentang waktu tersebut ditentukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan. Oleh sebab itu, Sonny mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui TIR, yaitu Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, serta yakin bahwa Rahasia data yang diberikan akan terjaga,” jelasnya.
Menutup amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukanlah keberhasilan BPS semata, melainkan keberhasilan bersama seluruh elemen bangsa.
Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat seluruh bupati, wali kota, hingga kepala desa, untuk turut berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan SE2026, karena Sensus Ekonomi bukan milik BPS melainkan milik bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara membacakan deklarasi serta menandatangani dukungan pelaksanaan SE2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus (redaksi)