KENDARI – Aliansi Aktivis Mahasiswa (ALAM) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Sorotan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai adanya hubungan keluarga dalam jabatan strategis di pemerintahan daerah. Publik menyoroti kondisi di mana seorang pejabat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, sementara pasangannya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Kendari.
Ketua ALAM Sultra, Rahman Kusambi, menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta dapat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menuntut sistem birokrasi berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Rahman yang juga merupakan mantan Menteri Pergerakan BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo (FIB UHO) menegaskan bahwa jabatan publik seharusnya diisi berdasarkan sistem merit dan profesionalitas, bukan karena kedekatan relasi atau hubungan keluarga.
“Ketika jabatan strategis dalam pemerintahan berada dalam lingkaran keluarga yang sama, maka potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi terbuka. Pemerintah perlu menjaga etika kekuasaan dan memastikan bahwa setiap jabatan diisi berdasarkan profesionalitas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti rangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Plt Direktur Rumah Sakit yang dinilai rentan menimbulkan persoalan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan sektor kesehatan di Kota Kendari.
ALAM Sultra pun mendesak Wali Kota Kendari untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penunjukan tersebut, serta memastikan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Kendari dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil, ALAM Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka juga tidak menutup kemungkinan melakukan aksi demonstrasi apabila pemerintah daerah tidak memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik.
Di sisi lain, ALAM Sultra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Catatan redaksi:
Informasi dalam berita ini merupakan pernyataan dari pihak ALAM Sultra. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Kendari belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.