MUNA BARAT,KABENGGA.ID. – Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, di ujung timur Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Simuang. Pulau yang dihuni sekitar 35 kepala keluarga itu menyimpan panorama laut yang indah, namun di balik keindahan tersebut tersimpan kenyataan pahit yang harus dihadapi masyarakat setiap hari.
Bagi warga Pulau Simuang, pasang surut air laut bukan sekadar fenomena alam. Air surut atau yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Air Meti menjadi penentu apakah mereka dapat beraktivitas dengan mudah atau justru harus berjuang melintasi hamparan lumpur demi memenuhi kebutuhan hidup.
Hingga kini, masyarakat hanya mengandalkan sebuah jembatan kayu sederhana yang kondisinya telah lapuk dimakan usia. Selain tidak lagi kokoh, panjang jembatan tersebut dinilai tidak mampu menjangkau perairan yang cukup dalam ketika air laut surut. Akibatnya, perahu-perahu nelayan tidak dapat merapat ke ujung jembatan dan terpaksa berhenti sekitar 200 hingga 300 meter dari bibir pantai.
Pemandangan warga memikul hasil tangkapan di atas bahu sambil berjalan di tengah lumpur bukan lagi sesuatu yang asing. Hampir setiap hari, para nelayan harus menguras tenaga dua kali lipat setelah berjam-jam melaut. Mereka masih harus menempuh perjalanan melewati lumpur yang licin, berlubang, bahkan dipenuhi pecahan karang tajam untuk membawa ikan dan cumi-cumi hingga ke daratan.
Tidak sedikit hasil tangkapan yang mengalami penurunan kualitas akibat lamanya proses bongkar muat. Kondisi tersebut tentu berdampak pada nilai jual hasil laut yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Pulau Simuang.
Kesulitan yang sama juga dirasakan oleh anak-anak sekolah. Setiap pagi ketika air laut surut, mereka harus melepas alas kaki, menggulung celana, lalu berjalan menyusuri lumpur sebelum dapat menaiki perahu menuju sekolah di Pulau Tasipi.
Seragam yang baru dikenakan sering kali telah dipenuhi lumpur sebelum mereka tiba di ruang kelas. Meski demikian, semangat untuk menuntut ilmu tidak pernah surut.
Salah seorang siswa sekolah dasar mengaku berharap suatu hari nanti mereka dapat berangkat sekolah tanpa harus melewati lumpur.
“Kami ingin bisa berangkat sekolah seperti anak-anak di tempat lain. Tidak perlu lagi berjalan di lumpur setiap pagi,” tuturnya.
Persoalan akses tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi maupun pendidikan. Dalam situasi darurat, kondisi ini bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa.
Saat ada warga yang sakit keras, ibu hamil yang hendak melahirkan, atau korban kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis segera, proses evakuasi menjadi sangat sulit apabila air laut sedang surut. Warga harus bergotong royong mengangkat pasien menggunakan tandu darurat sambil berjalan hati-hati melewati lumpur hingga mencapai perahu yang berada ratusan meter dari bibir pantai.
Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat melihat persoalan ini bukan sekadar sebagai pembangunan infrastruktur biasa, tetapi sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Menurut keterangan warga, usulan pembangunan jembatan permanen yang lebih panjang telah beberapa kali diajukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tasipi. Namun hingga kini pembangunan tersebut belum juga terealisasi sehingga masyarakat masih harus bertahan dengan fasilitas yang ada.
Melihat kondisi tersebut, GMBI menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata.
Ketua GMBI, Sahri Pesisir, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai keluhan masyarakat dan menilai persoalan akses Pulau Simuang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
“Ini bukan hanya persoalan jembatan yang rusak atau akses yang sulit. Ini sudah menyangkut kehidupan masyarakat. Nelayan kesulitan mencari nafkah, anak-anak kesulitan berangkat sekolah, dan ketika ada warga yang sakit, keselamatan mereka dipertaruhkan. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan kondisi ini berlangsung bertahun-tahun,” tegas Sahri.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui dinas terkait bersama Pemerintah Desa Tasipi segera melakukan survei lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat proses perencanaan pembangunan.
Menurut Sahri, pembangunan jembatan yang mampu menjangkau perairan dalam merupakan solusi paling efektif agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu setiap kali air laut surut.
“Kami mendesak agar pembangunan jembatan Pulau Simuang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Alokasi anggaran harus disiapkan melalui APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam keterbatasan hanya karena persoalan akses yang seharusnya dapat diselesaikan,” ujarnya.
GMBI juga berharap usulan masyarakat yang kembali diajukan pada tahun ini tidak lagi berhenti di meja perencanaan. Organisasi tersebut meminta pemerintah segera menindaklanjutinya dengan kajian teknis dan realisasi pembangunan.
Bagi masyarakat Pulau Simuang, jembatan bukan sekadar bangunan yang menghubungkan daratan dengan laut. Jembatan merupakan penghubung kehidupan, harapan, dan masa depan. Selama akses yang layak belum tersedia, warga akan terus berjalan di atas lumpur, memikul hasil laut di pundak, mengantar anak-anak menuju sekolah dengan penuh perjuangan, dan mempertaruhkan keselamatan ketika keadaan darurat datang.
Kini masyarakat hanya berharap satu hal, agar pemerintah hadir dengan tindakan nyata sehingga perjuangan panjang warga Pulau Simuang tidak lagi menjadi cerita yang terus berulang dari tahun ke tahun.(redaksi).