KENDARI,KABENGGA.ID. – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pengerahan personel dan peralatan pemadaman, pelayanan kesehatan bagi warga serta petugas, hingga pemetaan kawasan gambut yang dinilai memiliki kerawanan terhadap kebakaran.
Langkah tersebut menjadi penting menyusul luas lahan terdampak Karhutla di Kolaka Timur yang hingga 16 September 2026 mencapai kurang lebih 423,14 hektare. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur, area terdampak tersebar di tiga kecamatan, tujuh desa, dan satu kelurahan.
Untuk mempercepat pengendalian api, BPBD Provinsi Sultra menurunkan personel beserta peralatan pendukung guna memperkuat operasi BPBD Kolaka Timur. Pos penanganan Karhutla dipusatkan di Kantor Polsek Lalolae sebagai salah satu titik koordinasi tim di lapangan.
Salah satu lokasi dengan luasan terdampak cukup signifikan berada di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Di kawasan tersebut, tim melakukan penanganan pada area sekitar 319,35 hektare, termasuk sejumlah lahan yang merupakan kawasan gambut. Karakteristik lahan ini membuat upaya pemadaman membutuhkan penanganan ekstra karena api dapat bertahan dan berpotensi muncul kembali.
Tantangan di lapangan tidak ringan. Petugas harus berjalan kaki sekitar satu kilometer dari permukiman warga untuk mencapai sejumlah titik api. Kondisi semakin kompleks ketika angin kencang datang dan berubah arah, sehingga menyulitkan petugas mengendalikan pergerakan api.
Untuk menjaga operasi tetap berjalan, peralatan pemadaman dan mobil tangki air disiagakan di lokasi terdampak. Personel BPBD Provinsi Sultra juga ditempatkan secara bergiliran untuk memastikan penanganan berlangsung berkelanjutan sesuai perkembangan kondisi lapangan.
Penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aspek kesehatan warga dan petugas turut menjadi perhatian. Tim medis dari Dinas Kesehatan Sultra membuka layanan kesehatan di Balai Kelurahan Tinengi dengan sasaran 35 warga. Dari hasil pemeriksaan, 15 warga tercatat mengalami hipertensi, sementara 20 lainnya mengeluhkan batuk, sesak napas, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Layanan kesehatan kemudian diperluas ke Desa Solewatu dengan sasaran 30 warga. Tim juga bergerak ke Desa Weamo untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat sekaligus petugas pemadam yang berasal dari Manggala Agni, TNI/Polri, dan BPBD Kolaka Timur. Kebutuhan yang teridentifikasi di lapangan antara lain tambahan obat-obatan, vitamin bagi warga dan petugas, serta masker N95.
Di sisi lain, Pemprov Sultra mulai memperkuat langkah mitigasi jangka panjang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra melakukan pemetaan dan analisis terhadap kawasan lahan gambut yang memiliki potensi kerawanan Karhutla. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk membaca pola kejadian kebakaran sekaligus menyusun strategi edukasi, pencegahan, dan mitigasi yang lebih terarah.
Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Tahun 2026. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi Tim Satgas Bencana Provinsi Sultra untuk mempercepat penanganan, dengan Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama. Instansi terkait didorong memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan peralatan serta bahan bakar bagi tim di lapangan. BWS juga menginisiasi rencana pengadaan sumur bor di sejumlah titik kebakaran sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Namun, pelaksanaannya masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan pendekatan yang mencakup pemadaman, pelayanan kesehatan, dukungan logistik, pemetaan kawasan rawan, hingga penguatan sumber air, Pemprov Sultra berupaya memastikan penanganan Karhutla di Kolaka Timur tidak berhenti pada respons darurat. Penanganan diarahkan sekaligus untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran dan kekeringan yang berpotensi kembali terjadi.(redaksi).