KENDARI,KABENGGA.ID.(18 September 2026). – Polemik panjangnya antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Kendari akhirnya mendapat respon tegas dari Pemerintah Kota. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, melalui akun media sosial resminya menyatakan akan melakukan penertiban total terhadap pedagang eceran.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Kendari menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh.
Sekretaris Umum PC IMM Kota Kendari, Azman, menegaskan bahwa persoalan pengecer BBM subsidi sudah menjadi keresahan kolektif warga Kendari beberapa bulan terakhir.
“Kami di IMM mendengar langsung keluhan masyarakat. Mulai ojek online, sopir angkot, mahasiswa yang mau kuliah, semua korban antrean yang tidak wajar ini. Jadi kebijakan ini bukan sekadar soal antrean, tapi soal keadilan energi,” tegas Azman, Jum’at (18/9/2026).
Seperti diketahui, Wawali Sudirman menegaskan komitmennya:
“Mulai hari ini kami akan sosialisasi kepada pedagang eceran BBM subsidi untuk tidak lagi mengantri atau membeli BBM subsidi dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, kami beri waktu 5 hari untuk habiskan jualan BBM subsidinya yang tersisa setelah itu kami akan tertibkan.”
Azman menilai, frasa “beri waktu 5 hari” adalah bentuk kebijakan yang humanis namun tegas. Pemkot tidak langsung main gusur, tapi memberikan masa transisi yang sangat manusiawi.
“Ini namanya kebijakan berhati. Pengecer diberi waktu 5 hari untuk menghabiskan stok, artinya pemerintah masih memikirkan modal mereka. Tapi setelah 5 hari, harus tegas. Tidak ada lagi toleransi untuk praktik yang merugikan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Lebih jauh, Azman menambahkan narasi penting: Subsidi energi adalah amanat konstitusi.
“Dalam Pasal 33 UUD 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau BBM subsidi yang harganya ditahan negara pakai uang rakyat, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi oleh pengecer, itu artinya ada pihak yang mengkapitalisasi kemiskinan orang lain. Itu yang tidak boleh kita biarkan,” kritik Azman.
Diperkuat Hasil RDP Komisi II DPRD
Dukungan IMM ini sejalan dengan fakta yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Kendari bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan PT Pertamina Integrated Terminal Kendari.
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa persoalan antrean panjang yang terjadi belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan stok BBM. Justru, terjadi peningkatan distribusi stok secara signifikan sebagai respons terhadap melonjaknya kebutuhan masyarakat.
Salah satu faktor utama yang memicu peningkatan permintaan Pertalite adalah adanya peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga Pertamax dalam waktu yang relatif singkat.
“Artinya sangat jelas, stok itu aman dan malah ditambah. Antrean panjang ini karena dua faktor: peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan yang paling parah adalah praktik pengecer yang antre berulang-ulang. Kalau ini dibiarkan, sebanyak apapun stok ditambah akan tetap habis di tangan pengecer,” ujar Azman.
Untuk itu, PC IMM Kota Kendari menawarkan 3 langkah konkret untuk mengawal kebijakan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Sudirman:
Pertama, Kader IMM akan mencatat SPBU mana yang masih melayani pengecer dengan jerigen dan tangki modifikasi.
Kedua, Mendorong transparansi. IMM meminta Pemkot, Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas membuka data penyaluran BBM subsidi harian di Kota Kendari agar bisa diawasi publik.
Ketiga, Mengawal penertiban hingga tuntas. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pengecer kecil di bawah, tapi juga harus menyentuh oknum operator SPBU dan dugaan jaringan penimbun yang memfasilitasi penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Migas dengan ancaman 6 tahun penjara.”
“Kami tidak ingin kebijakan ini hanya hangat 5 hari lalu hilang. IMM Kota Kendari akan menjadi mitra kritis yang setia mengawasi. Kami juga mengajak Cipayung Plus Kota Kendari dan seluruh OKP untuk terlibat bersama mengawasi sesuai arahan pemkot. Kendari harus jadi contoh kota yang berani melawan penyalahgunaan subsidi,” tutup Azman./DR.