BOMBANA — KABENGGA.ID ll Insiden penembakan terhadap warga Desa Wambarema, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Sultra, memantik kecaman keras dari Pijar Keadilan Rakyat Sulawesi Tenggara (PKR Sultra). Peristiwa ini dinilai sebagai bukti kegagalan negara dalam melindungi keselamatan rakyatnya sendiri.
PKR Sultra menegaskan, tindakan represif aparat tersebut tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang selama ini menggaungkan slogan Polri Presisi dan pendekatan humanis.
“Kami mengutuk keras penembakan terhadap masyarakat Desa Wambarema. Aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman. Darah rakyat Bombana tidak boleh tumpah di tanahnya sendiri,” tegas Adam, Ketua PKR Sultra.
Tambang Ilegal Dibiarkan, Rakyat Jadi Korban
PKR Sultra menilai penembakan ini merupakan puncak dari konflik laten akibat pembiaran aktivitas pertambangan ilegal di Bombana. Praktik illegal mining yang telah berulang kali disorot publik dinilai dibiarkan tumbuh tanpa penindakan serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Situasi tersebut menciptakan ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat hingga akhirnya meledak menjadi tragedi berdarah.
Komitmen Bupati Dipertanyakan
PKR Sultra secara terbuka mempertanyakan pernyataan Bupati Bombana yang mengklaim akan menertibkan seluruh tambang ilegal. Klaim tersebut dinilai kontradiktif dengan fakta di lapangan.
“Pernyataan Bupati Bombana soal penertiban tambang ilegal kami nilai hanya retorika. Tambang ilegal di sekitar kantor bupati sendiri tidak pernah disentuh. Ini ironi sekaligus kemunafikan kebijakan,” ujar Adam.
Aparat dan Pemda Dinilai Lalai
PKR Sultra menuding Pemerintah Kabupaten Bombana, kepolisian, dan kejaksaan telah lalai menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Pembiaran sistematis ini disebut sebagai penyebab utama konflik horizontal dan jatuhnya korban sipil.
“Penembakan ini adalah akumulasi dari kelalaian kolektif: bupati, kapolres, hingga kejaksaan. Aktivitas tambang ilegal dibiarkan, rakyat yang akhirnya menanggung akibatnya,” tegas Adam.
Peringatan Nasional
Sebagai penutup, PKR Sultra mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan melahirkan tragedi serupa di daerah lain. Negara, kata mereka, tidak boleh baru hadir setelah ada korban.
“Jangan hanya berani menertibkan tambang di pedalaman, sementara yang di depan mata dibiarkan. Pemerintah jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” pungkasnya.(redaksi).