Kendari – Kabengga.id ll Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya antikorupsi pada kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025).
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., yang hadir sekaligus memberikan sambutan. Dalam pesannya, Wagub Hugua menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat.
“Peringatan Road to Hakordia menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat tekad bersama dalam menghadapi berbagai tantangan integritas di sektor pemerintahan maupun kehidupan sosial.
Wagub Hugua juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya tim Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah IV, atas pendampingan yang selama ini menguatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
“Kami berterima kasih kepada KPK RI yang senantiasa memberikan arahan dan pengawasan sehingga tata kelola pemerintahan di Sultra semakin baik. Komitmen ini akan terus kami jaga demi menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menekankan bahwa pemberantasan korupsi hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat turut mengambil peran, seiring dengan penguatan komitmen pemerintah.
“Melalui peringatan Hakordia ini, kita perlu mengubah paradigma bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan dan langkah-langkah preventif adalah fondasi utama,” jelasnya.
Kegiatan Road to Hakordia 2025 di Kendari juga berfungsi sebagai ruang edukasi publik, mendorong masyarakat lebih sadar, kritis, dan berani mengawasi pelayanan publik agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini.(redaksi).