SULAWESI TENGGARA, 28 Februari 2026 – Di tengah dukungan yang marak terhadap keberadaan Polri di bawah Presiden, sejumlah pemuda dari Universitas Halu Oleo (UHO) menyampaikan pandangan berbeda dengan menyetujui wacana Polri berada di bawah kementerian. Menurut mereka, langkah tersebut strategis untuk meningkatkan pengawasan sektoral dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Eks Ketua BEM FKIP UHO Ferli Muhamad Nur atau yang akrab disapa Peter menduga bahwa dukungan terhadap Polri tetap di bawah Presiden yang datang dari beberapa pihak sipil bukanlah hasil dari kesadaran penuh masyarakat, melainkan kerja penggalangan yang dilakukan oleh intelejen.
“Saat ini banyak bermunculan pernyataan dukungan dari kelompok Ojol, LSM, dan beberapa organisasi lainnya. Kan aneh, sebelumnya mereka mengecam kinerja Polri, sekarang memberikan dukungan, sangat tidak logis,” ujarnya.
Peter menambahkan bahwa masalah profesionalisme, penyalahgunaan kekuasaan, kepastian hukum, dan keberpihakan telah menjadi kultur yang mendarat daging di institusi Polri, bukan hanya masalah oknum. Menurutnya, kekhawatiran Polri terkait wacana tersebut lebih karena ketakutan kuasa akan terusik, bukan karena masalah independensi yang faktanya belum terwujud.
Pandangan serupa juga disampaikan Ketua BEM FISIP UHO Ahmad Zaky Multazam Fahmi. Ia menyatakan bahwa wacana Polri di bawah kementerian akan meningkatkan profesionalisme melalui basis pengawasan yang lebih kuat, dan narasi tentang kepentingan politik yang tersandera hanya akal-akalan untuk menebar ketakutan.
“Faktanya banyak kasus yang terjadi saat Polri masih di bawah Presiden, seperti anggota yang terlibat pembunuhan, tebang pilih, konsumsi narkoba, serta insiden penembakan warga di Bombana dan penggusuran di Konawe Selatan. Kita punya banyak alasan menerima format Polri di bawah kementerian,” tegas Zaky.
Zaky berencana akan menyampaikan pandangannya dalam Sidang Rakyat yang diajukan koalisi masyarakat sipil ke DPRD Sulawesi Tenggara pada 3 Maret 2026. Agenda sidang yang bertemakan Evaluasi Kinerja TNI Polri di Bumi Anoa dan Penolakan Pembentukan Struktur Teritori ini juga akan menjadi ajang untuk mengajak masyarakat agar mendukung perubahan tersebut. Ia juga menekankan bahwa Kapolda Sultra harus melepas jabatannya sesuai dengan janjinya.
(Ferli muhamad nur).