Kendari, Kabengga.Id – Hingga hari ini, desakan pembentukan tim gabungan untuk memberantas peredaran narkoba di kawasan Gunung Jati dan Kampung Salo belum juga ditindak lanjuti secara nyata. Kondisi ini memicu kritik yang lebih tajam dari Gerakan Pemuda Sultra (GPS), yang menilai kelambanan Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP Sulawesi Tenggara sebagai bentuk ketidak seriusan dalam menangani persoalan yang sudah lama berada di titik darurat.
Desakan pembentukan tim gabungan yang sebelumnya telah disuarakan, hingga kini tidak menunjukkan progres yang jelas. Padahal, status “zona merah” yang melekat pada wilayah tersebut merupakan alarm keras yang seharusnya direspons dengan langkah luar biasa dan terukur. Namun yang terjadi justru sebaliknya—penanganan terkesan stagnan, sporadis, dan jauh dari kata serius.
Ketua GPS, Robert, menegaskan bahwa publik tidak lagi membutuhkan janji atau wacana. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Ia mempertanyakan secara terbuka, apa yang sebenarnya menghambat pembentukan tim gabungan tersebut.
“Ketika masalahnya sudah terang-benderang, tetapi responsnya masih normatif dan berlarut-larut, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: ada apa di balik semua ini? Apakah ini murni kelambanan birokrasi, atau ada faktor lain yang sengaja ditutup-tutupi?” tegasnya.
GPS menilai, pola penanganan yang selama ini dilakukan justru memperlihatkan ketidakmampuan atau bahkan ketidakmauan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke akar. Operasi yang dilakukan dinilai hanya menyasar permukaan, sementara jaringan yang lebih besar diduga tetap bebas beroperasi tanpa tekanan berarti.
GPS juga mengingatkan bahwa lambannya pembentukan tim gabungan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab institusional. Dalam situasi darurat narkoba, keterlambatan adalah kelalaian dan kelalaian dalam konteks ini berpotensi merugikan masyarakat secara luas.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat hanya berani di level kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan jaringan yang lebih besar. Ini bukan tuduhan, tetapi peringatan keras agar kepercayaan publik tidak runtuh sepenuhnya,” lanjut Robert.
GPS juga menyoroti bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin wilayah tersebut akan semakin sulit dikendalikan. Peredaran narkoba yang tidak tertangani secara serius berpotensi melahirkan masalah sosial yang lebih kompleks, mulai dari kriminalitas hingga rusaknya generasi muda.
Sebagai penegasan akhir, GPS mendesak Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP Sulawesi Tenggara untuk segera menghentikan sikap pasif dan defensif. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret berupa pembentukan tim gabungan yang transparan dan terukur, maka GPS memastikan akan membawa isu ini ke tingkat yang lebih luas sebagai bentuk tekanan publik.
“Ini adalah ujian keseriusan. Jika masih diabaikan, maka publik akan menilai bahwa aparat telah gagal hadir di tengah ancaman yang nyata,” tutupnya.