BUTON ,KABENGGA.ID.– Keterisolasian akses komunikasi masih menjadi persoalan krusial yang merata di sejumlah wilayah Kabupaten Buton. Mulai dari kawasan pelosok Lasalimu, pesisir Kapontori, hingga wilayah pemukiman di Kecamatan Wolowa, masalah krisis sinyal (blank spot) hingga kini belum menemukan titik terang. Janji percepatan infrastruktur digital yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Buton dinilai belum menyentuh akar masalah yang dirasakan warga di akar rumput.
Kondisi memprihatinkan ini memicu kekecewaan mendalam dari kalangan pemuda desa. Babar, pemuda asal Desa Wolowa Baru, menyuarakan keresahan warga yang merasa ditinggalkan di tengah pesatnya modernisasi digital daerah lain.
“Masalah jaringan ini bukan cuma terjadi di satu atau dua titik, tapi tersebar di berbagai pelosok Kabupaten Buton. Termasuk yang kami rasakan sendiri di Desa Wolowa Baru. Di sini, kami seperti hidup di wilayah terisolir. Keterbatasan sinyal internet dan telepon benar-benar melumpuhkan aktivitas warga sehari-hari,” tegas Babar.
Babar menuturkan, dampak dari buruknya jaringan telekomunikasi di Wolowa Baru sangat luas. Mulai dari para pelajar yang kesulitan mengakses bahan belajar, pelayanan administrasi desa yang kerap tertunda, hingga pelaku usaha lokal yang tidak bisa memasarkan produknya secara daring. Untuk sekadar mengirim pesan singkat atau melakukan panggilan suara, warga kerap harus berupaya lebih.
Ia juga menyoroti kinerja Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, yang dinilainya terlalu lambat dalam mengeksekusi janji perbaikan telekomunikasi. Menurut Babar, langkah-langkah diplomasi dan rapat koordinasi yang kerap dipublikasikan pemerintah daerah belum memberikan dampak langsung bagi desa-desa yang terisolasi sinyal.
“Masyarakat di pelosok Buton, khususnya kami di Wolowa Baru, tidak butuh retorika atau sekadar wacana perencanaannya saja. Yang masyarakat butuhkan adalah langkah konkret—pembangunan tower pemancar yang benar-benar berfungsi dan sinyal yang stabil di pemukiman warga,” ujar Babar.
Membuat pernyataan penutup, Babar mendesak Bupati Buton bersama Dinas Kominfo untuk segera turun langsung ke lapangan dan menetapkan kepastian jadwal penanganan jaringan. Jika desakan ini terus diabaikan, ia menegaskan pemuda desa siap menggalang gerakan massa untuk menyuarakan ketimpangan pembangunan infrastruktur digital ini secara lebih luas.(redaksi).