BUTON, KABENGGA.ID – Pemerintah Kabupaten Buton kembali menggulirkan rotasi jabatan dalam skala cukup besar. Tak tanggung-tanggung, pelantikan pejabat dilakukan dua hari berturut-turut, Sabtu malam (18/4/2026) hingga Minggu pagi (19/4/2026), langsung dipimpin Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan organisasi. Namun di balik itu, publik menaruh harapan sekaligus tanda tanya: apakah rotasi ini benar-benar untuk meningkatkan kinerja, atau sekadar rutinitas birokrasi yang minim dampak nyata?
Rotasi tersebut mencakup pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian pejabat, mulai dari level pimpinan tinggi pratama (Eselon II) hingga administrator (Eselon III). Nama-nama yang dilantik mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda, hingga dinas-dinas teknis lainnya.
Sehari setelah pelantikan utama, Pemkab Buton kembali mengukuhkan tiga pejabat. Muh. Rizal Djalil naik kelas menjadi Sekretaris BPBD, La Ampera bergeser ke Kesbangpol, sementara La Madi resmi menjabat Camat Pasarwajo secara definitif setelah sebelumnya berstatus pelaksana tugas.
Di jajaran Eselon II, sejumlah posisi penting diisi wajah-wajah yang diharapkan mampu mendongkrak performa daerah, di antaranya Syafaruddin sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Safarudin sebagai Kepala Pelaksana BPBD, hingga Manafu yang dipercaya menakhodai Bappeda.
Sementara di level administrator, rotasi juga menyasar berbagai sektor pelayanan, mulai dari sosial, infrastruktur, kepemudaan, hingga kecamatan. Pergeseran ini dinilai krusial karena menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, rotasi jabatan bukan sekadar soal pergantian nama di kursi kekuasaan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana para pejabat yang baru dilantik mampu menjawab persoalan klasik birokrasi: lambannya pelayanan, minimnya inovasi, dan lemahnya koordinasi antar OPD.
Jika hanya berhenti pada seremoni pelantikan, rotasi ini berisiko menjadi formalitas belaka. Namun jika diiringi dengan evaluasi kinerja yang ketat dan komitmen pelayanan publik yang kuat, langkah ini bisa menjadi momentum memperbaiki wajah birokrasi Buton.
Pada akhirnya, masyarakat tidak butuh sekadar pergantian pejabat. Yang mereka tunggu adalah perubahan nyata—pelayanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat.(redaksi).