KENDARI,KABENGGA.ID. – Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fasilitas pengolahan aspal alam Buton di Karawang, Jawa Barat, mendapat kecaman keras dari Ketua Lembaga Mahasiswa Banteng Muda Sulawesi Tenggara (MBM SULTRA). Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kontradiksi logis dari konsep hilirisasi itu sendiri sekaligus pelanggengan ketimpangan pembangunan Timur-Barat.
“Hilirisasi seharusnya membawa pabrik ke sumber bahan baku, bukan memindahkan bahan baku ribuan kilometer ke pulau lain lalu disebut sebagai nilai tambah. Ini bukan hilirisasi, ini pemusatan industri yang semakin mengeringkan darah daerah,” tegas Ketua MBM SULTRA, Asar Buton dalam rilis pers yang diterima media, 3 Mei 2026.
Menurut Asar Buton Ketua MBM SULTRA, Pulau Buton selama ini menjadi pemasok utama aspal alam (asbuton) dengan cadangan mencapai ratusan juta ton. Namun, masyarakat Buton dan Sultra justru tidak menikmati dampak ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan pabrik pengolahan di Karawang hanya akan mengulang pola lama: daerah kaya sumber daya jadi pemasok mentah, sementara Jawa kembali menjadi pusat akumulasi industri dan keuntungan.
“Jangan perlakukan Buton seperti stasiun pengisian bahan bakar tanpa SPBU. Selama ini aspal Buton diekspor dalam bentuk mentah, sekarang mau diolah tapi di Karawang? Di mana logika pemerataan? Ini jelas mencederai semangat otonomi daerah dan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk rakyat di daerah penghasil,” lanjutnya.
MBM SULTRA juga menyoroti ironi alasan pemerintah yang menyebut Karawang lebih siap dari sisi logistik dan kedekatan pasar. Argumen tersebut, menurut mereka, justru membuktikan bahwa negara tidak serius membangun infrastruktur industri di luar Jawa.
“Jika alasan utamanya logistik, maka negara wajib membangun pelabuhan, jalan, dan kawasan industri di Buton. Bukan justru memindahkan aktivitas ekonominya ke Jawa. Ini masalah kemauan politik, bukan masalah geografi. Kami menolak pembenaran struktural yang terus meminggirkan Timur Indonesia,” tegasnya.
Sebagai bentuk penolakan, MBM SULTRA mendesak pemerintah:
- Membatalkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan aspal di Karawang dan mengalihkannya ke Pulau Buton.
- Membangun pabrik pengolahan aspal terintegrasi di Buton yang dikelola bersama dengan melibatkan putra daerah dan perguruan tinggi setempat.
- Memastikan adanya transfer teknologi dan pendampingan industri agar Buton tidak hanya menjadi penonton dalam pengolahan kekayaannya sendiri.
- Melakukan kajian ulang yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah Sultra sebelum kebijakan hilirisasi nasional ditetapkan.
“Jangan biarkan aspal Buton menjadi simbol keserakahan pembangunan yang sentralistik. Kalau Presiden Prabowo benar-benar ingin mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi, mulailah dengan membangun pabrik di tanah penghasil. Rakyat Buton tidak butuh janji manis, butuh pabrik yang berasap di kampung mereka sendiri,” pungkas Ketua MBM SULTRA.
Kontak Person:
Asar Buton– Ketua MBM SULTRA
085210328410/@azharlengser123465@gmail.com
MBM SULTRA Bergerak, Banteng Muda Menyala !