KOLAKA, KABENGGA.ID. – Langkah ekspansi aparat kembali ditegaskan. Kepolisian Republik Indonesia mulai memancang fondasi penguatan pasukan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan memetakan pembangunan tiga Markas Komando (Mako) Satuan Brimob di titik-titik strategis.
Peresmian pertapakan dipimpin langsung Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo, Selasa, 21 April 2026. Agenda ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal kuat bahwa penguatan infrastruktur keamanan kini menjadi prioritas serius di daerah yang terus bergerak secara ekonomi.
Tiga wilayah dipilih—bukan tanpa alasan.
Di Kabupaten Kolaka, Mako Batalyon C Pelopor akan berdiri di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, di atas lahan 10 hektare hasil hibah pihak swasta. Lokasinya berada di jalur penghubung utama dan beririsan dengan kawasan industri—sebuah titik krusial yang tak hanya strategis secara geografis, tetapi juga vital secara ekonomi.
Sementara di Kabupaten Konawe, pembangunan difokuskan pada Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor di Desa Silea, Kecamatan Onembute. Lahan 8 hektare yang disiapkan pemerintah daerah menjadi basis penguatan pengamanan wilayah daratan—area yang selama ini menjadi nadi mobilitas dan distribusi.
Berikutnya, di Kabupaten Buton Tengah, Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor akan dibangun di Desa Wakabanguna, Kecamatan Mawasangka. Berdiri di atas lahan hibah 10 hektare dari pemerintah daerah, kehadiran Mako ini diproyeksikan mempertebal lapisan pengamanan di wilayah kepulauan yang selama ini dinilai rentan dan membutuhkan respons cepat.
Dedi Prasetyo menegaskan, pembangunan ini adalah bagian dari strategi besar Polri untuk memastikan kehadiran negara tak hanya terasa, tetapi juga siap bertindak kapan pun dibutuhkan.
Namun di balik narasi penguatan stabilitas, publik tentu tak menutup mata. Pembangunan Mako di wilayah yang bersinggungan langsung dengan jalur industri dan investasi memunculkan pertanyaan: apakah ini murni penguatan keamanan, atau juga bagian dari upaya mengawal kepentingan ekonomi yang kian masif?
Yang jelas, dengan tersebarnya Mako Brimob di tiga titik ini, Polri menaruh harapan besar pada peningkatan kecepatan respons terhadap potensi gangguan keamanan. Stabilitas diharapkan tercipta, investasi dijaga, dan pembangunan terus berjalan.
Kini, sorotan tertuju pada implementasinya. Sebab kehadiran aparat bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kepercayaan.(redaksi).