Kendari- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiagakan sebanyak 631 personel gabungan guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dampak fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau ekstrem pada 2026.
Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa fenomena El Nino yang memicu kenaikan suhu permukaan laut berpotensi menyebabkan kekeringan ekstrem dan menurunkan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah.
“Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal, dengan puncak kemarau paling luas terjadi pada Agustus,” kata Himawan Bayu saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Kendari.
Dijelaskan berdasarkan pemetaan Biro Operasi Polda Sultra, terdapat tujuh titik rawan karhutla yang tersebar di empat kabupaten. Titik tersebut berada di Kabupaten Bombana sebanyak dua titik, Kolaka Utara satu titik, Konawe Utara satu titik, dan Konawe Selatan tiga titik.
“Meski demikian, potensi ancaman karhutla tidak terbatas pada wilayah yang terpetakan tersebut.
Seluruh jajaran di wilayah Sultra diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara merata,” paparnya.
Bayu mengungkapkan sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, telah terjadi dua kasus karhutla di wilayah Sultra, yakni di Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka Utara, yang diduga timbul akibat kelalaian manusia.
“Ratusan personel gabungan yang disiagakan berasal dari Dit Samapta, Dit Lantas, Dit Polairud, Sat Brimob, Dit Dokkes, dan staf Polda, serta didukung unsur TNI, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Tagana, hingga Masyarakat Peduli Api,” jelas Himawan Bayu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menginstruksikan tujuh arahan strategis sebagai panduan operasional di lapangan. Arahan itu meliputi deteksi dini wilayah rawan, penguatan edukasi kamtibmas kepada warga, serta pengecekan kelayakan sarana, prasarana, dan logistik pendukung.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menggelar simulasi tanggap darurat berkala, mengedepankan respons cepat, dan bekerja sesuai prosedur operasional standar (SOP) dengan memprioritaskan keselamatan personel serta warga.
Terakhir, seluruh pihak diminta memperkuat sinergi lintas sektoral bersama TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, relawan, dan masyarakat agar penanganan di lapangan semakin terpadu. (redaksi)