Kendari — Kabengga.id ll PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kebijakan ini resmi berlaku mulai Sabtu, 1 November 2025.
Kenaikan ini bukanlah kejutan. Setiap awal bulan, masyarakat sudah terbiasa menanti pengumuman harga BBM yang kini menjadi semacam “ritual ekonomi” nasional. Namun, di tengah tekanan inflasi dan daya beli yang menurun, kebijakan penyesuaian harga tetap menyisakan rasa getir di kalangan pengguna kendaraan pribadi maupun pelaku usaha transportasi.
Pertamina menyebut, langkah ini merupakan penyesuaian rutin yang mengacu pada rata-rata harga minyak mentah dunia (Indonesia Crude Price/ICP) dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penetapan harga juga merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formula dasar harga BBM nonsubsidi — sebuah regulasi yang menjadi “kompas” utama dalam menentukan arah harga di SPBU.
Untuk wilayah Sultra, harga Pertamax masih bertahan di angka Rp12.500 per liter. Pertamax Turbo juga belum bergeser, tetap di Rp13.400 per liter. Namun dua jenis BBM diesel nonsubsidi mengalami penyesuaian ke atas: Pertamina Dex naik dari Rp14.300 menjadi Rp14.500 per liter, sementara Dexlite naik tipis dari Rp14.000 ke Rp14.200 per liter.
Meski kenaikannya terbilang kecil, efeknya tetap berantai. Pelaku transportasi logistik dan pengguna kendaraan niaga bisa merasakan dampak domino dari penyesuaian ini, terutama pada ongkos angkut dan biaya operasional.
Untuk jenis BBM subsidi, kabar baiknya — setidaknya untuk sementara — harga masih dipertahankan. Pertalite tetap di Rp10.000 per liter dan Solar subsidi (Biosolar) di Rp6.800 per liter. Namun banyak kalangan menilai, kebijakan “status quo” ini hanyalah penundaan dari kemungkinan revisi harga yang lebih besar di kemudian hari, tergantung kondisi fiskal dan tren minyak global.
Kenaikan harga BBM, sekecil apa pun, selalu menjadi isu sensitif. Di satu sisi, Pertamina menegaskan bahwa langkah ini perlu untuk menjaga keseimbangan bisnis dan menekan beban subsidi. Namun di sisi lain, publik berharap pemerintah bisa lebih terbuka menjelaskan transparansi perhitungan harga dan dampak sosial ekonominya — agar masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakpastian di setiap awal bulan.**