KONAWE SELATAN, KABENGGA.ID. – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah suasana upacara di Andoolo, Sabtu (2/5/2026), terselip pesan yang lebih substansial: komitmen pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini dinanti masyarakat, khususnya di Kecamatan Lalembuu.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, membawa kabar yang tak bisa lagi dianggap angin lalu. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan di Lalembuu telah resmi ditandatangani dan kini masuk dalam prioritas penanganan pemerintah provinsi.
“Masih ada sekitar 20 kilometer ruas jalan yang belum terbangun. Ini menjadi fokus kita bersama,” tegasnya, menggarisbawahi ketertinggalan infrastruktur yang selama ini membatasi konektivitas wilayah.
Tak berhenti pada pernyataan, langkah konkret langsung diperlihatkan. Usai upacara, gubernur turun langsung meninjau kondisi jalan di Lalembuu. Hasilnya tidak mengejutkan justru mempertegas keluhan lama warga: kerusakan di sejumlah titik yang kian parah saat musim hujan, menghambat mobilitas dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.
Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkap, ruas jalan batas Konsel–Lapoa kini diusulkan masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dari total panjang sekitar 26 kilometer, baru sekitar 5 kilometer yang tertangani, itu pun dari arah Lapoa. Sisanya masih menjadi “pekerjaan rumah” yang tak kunjung tuntas.
Di sinilah skema pendanaan menjadi krusial. Pemerintah provinsi mendorong dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Inpres, sebuah langkah yang dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pembahasan awal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijadwalkan pada Juni 2026, mencakup persetujuan program, teknis pelaksanaan, hingga kepastian anggaran.
Bagi masyarakat Lalembuu, janji ini bukan sekadar deretan kata dalam pidato. Ini adalah harapan lama yang menunggu bukti nyata. Jalan yang layak bukan hanya soal akses, tetapi urat nadi ekonomi, pendidikan, hingga layanan dasar.
Kini, publik menunggu: apakah komitmen ini benar-benar berujung pada aspal yang membentang, atau kembali tersangkut di persimpangan birokrasi.**