Kendari ll Kabengga.id (26 September 2025) — Pemerintah Kota Kendari kembali melakukan perombakan struktur birokrasi dengan melantik 161 pejabat baru di Aula Teporombu, Balai Kota Kendari, Jumat (26/9). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.
Formasi pejabat yang dilantik mencakup berbagai jenjang, mulai dari administrator, camat, pengawas, pejabat fungsional, hingga kepala puskesmas. Penataan ini diharapkan memperkuat kinerja pemerintahan kota dalam memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Siska menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang semata sebagai kedudukan atau penghargaan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini bukan sekadar posisi, tapi bentuk kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hanya dari pemimpin, tetapi juga dari masyarakat,” ujar Siska.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, setiap langkah birokrasi harus berpijak pada integritas dan tanggung jawab moral.
“Kalau ada rekan kerja yang mulai salah arah, ingatkan dia. Kita semua punya tanggung jawab moral, tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan,” tegasnya.
Secara khusus, Siska menyoroti pejabat yang bertugas di sektor kesehatan, terutama kepala puskesmas. Ia meminta pelayanan kesehatan dilakukan secara proaktif, tidak hanya menunggu masyarakat datang dalam kondisi sakit.
Ia menekankan agar program nasional seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) benar-benar dijalankan maksimal dengan melibatkan lurah, RT, dan RW.
“Jangan tunggu warga sakit baru datang ke puskesmas. Bentuk tim, turun langsung ke masyarakat, dan jalankan program nasional ini dengan optimal,” pesannya.
Pelantikan 161 pejabat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat reformasi birokrasi di Kota Kendari. Pemerintah kota menegaskan komitmennya menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat sesuai prinsip good governance. (redaksi).