Oleh: Ibrahim Dasambul
Persoalan sampah di Kota Kendari perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat. Timbulan sampah yang dalam pemberitaan disebut mencapai sekitar 350 ton per hari menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah kota. Tumpukan sampah liar di kawasan permukiman, tepi jalan, maupun sekitar jalur menuju tempat pemrosesan akhir bukan sekadar mengganggu pemandangan. Jika tidak ditangani secara konsisten, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran, mengganggu aktivitas warga, dan menurunkan kualitas ruang perkotaan.
Sebagai mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, saya melihat persoalan ini bukan hanya sebagai masalah kebersihan, melainkan juga tantangan tata kelola dan perencanaan kota. Pertumbuhan penduduk, aktivitas perdagangan, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan kawasan permukiman perlu diimbangi dengan layanan persampahan yang sesuai. Ketika sampah menumpuk di lokasi tertentu, pemerintah perlu mengevaluasi penyebabnya: apakah pengangkutan belum teratur, fasilitas penampungan kurang memadai, akses layanan belum merata, atau kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat. Penanganan yang hanya bersifat sementara tidak akan menyelesaikan persoalan jika sumber masalahnya tidak diketahui.
Karena itu, kebijakan persampahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Pengurangan sampah perlu dimulai dari rumah tangga, pasar, sekolah, kampus, perkantoran, dan tempat usaha melalui pemilahan sampah organik, bahan yang dapat didaur ulang, dan residu. Upaya seperti bank sampah, pengomposan, penggunaan kembali barang, serta pengurangan plastik sekali pakai perlu didukung fasilitas dan sistem pengangkutan yang jelas. Masyarakat akan lebih mudah mengubah kebiasaan apabila tersedia sarana yang memadai dan sampah yang telah dipilah tidak dicampur kembali saat diangkut.
Dari sisi perencanaan wilayah, pemerintah juga perlu memetakan titik-titik penumpukan sampah dan menyesuaikan rute serta jadwal pengangkutan dengan kondisi setiap kawasan. Permukiman padat, pasar, koridor jalan utama, dan wilayah pinggiran memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Pembangunan atau pengembangan fasilitas pengolahan, termasuk rencana TPST, tentu penting, tetapi harus diikuti kesiapan tenaga pengelola, pembiayaan operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan residu. Tanpa perencanaan menyeluruh, fasilitas baru berisiko tidak mampu menjawab masalah dalam jangka panjang.
Tanggung jawab ini tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. Pemerintah perlu menyediakan layanan yang layak, aturan yang tegas, dan pengawasan yang konsisten. Pelaku usaha perlu mengurangi sampah dari kegiatan dan kemasannya, sedangkan masyarakat harus membangun kebiasaan memilah serta membuang sampah pada tempatnya. Perguruan tinggi juga dapat berperan melalui edukasi, pemetaan, dan kajian pengelolaan sampah berbasis wilayah.
Keberhasilan penanganan sampah di Kota Kendari seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah sampah yang berhasil diangkut, tetapi juga dari berkurangnya pembuangan liar, meningkatnya pemilahan dari sumbernya, meratanya pelayanan, dan menurunnya jumlah residu yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Kendari membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan semua pihak. Kota yang bersih bukan sekadar kota yang memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan kota yang mampu mengurangi timbulan sejak awal dan mengelolanya secara berkelanjutan.
Opini dari Mahasiswa Magister Perencanaan dan Pengembangan wilayah, program Pascasarjana, Universitas Halu Oleo