KENDARI – KABENGGA.ID ll Pedagang Kendari Beach (KEBI) mengeluh beratnya beban retribusi hingga Rp390 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai menekan ekonomi pedagang kecil. DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Tenggara pun turun tangan, menegaskan sikap mendampingi UMKM sekaligus menagih komitmen Bappenda Kota Kendari dan Camat Kendari Barat.
Adu aspirasi itu mencuat dalam tatap muka di aula Kantor Camat Kendari Barat, yang dihadiri Camat Asmada S.Ip, Plt Kepala Bappenda Sasriaty SE,M Si dan pengurus DPD LIN Sultra. Forum ini jadi panggung curhat pedagang soal retribusi yang dinilai mencekik.
Camat Kendari Barat Asmada S.Ip menyatakan siap memfasilitasi.
“Kami selalu terbuka. Kalau ada masalah, koordinasi dengan pemerintah setempat. Warga tentu akan kami bantu supaya tidak ada riak-riak di lapangan,” tegasnya.
Asmada juga memberi ruang bagi pedagang tetap berjualan di area samping laut, namun mengingatkan bila lahan itu dipakai pemerintah kelak, sudah ada kesepahaman agar tidak memicu masalah baru.
Sementara itu, Plt Kepala Bappenda Sasriaty SE.M.Si mencoba menenangkan.
“Aspirasi pedagang akan kami teruskan ke pimpinan. Karena tarif ini sudah tertuang dalam perda, kebijakan pengurangan atau penyesuaian hanya bisa dilakukan pimpinan daerah. Insya Allah segera kami konsultasikan ke Wakil Wali Kota,” jelasnya.
Sasriaty juga menepis isu pihaknya melarang pendampingan LIN.
“Kami tidak pernah menyampaikan itu, justru LSM seperti LIN penting untuk memediasi keluhan masyarakat. Hanya saja waktunya kemarin bentrok dengan agenda di DPR, jadi terjadi miskomunikasi,” katanya.
Di sisi lain, LIN Sultra menegaskan kehadiran mereka bukan sekadar formalitas. Mereka memastikan pedagang kecil tidak makin terhimpit kebijakan retribusi yang dianggap tak adil. LIN mendesak pemerintah meninjau ulang beban agar sesuai prinsip keadilan fiskal.
Meski begitu, Sasriaty belum bisa menjanjikan kepastian.
“Kami tidak bisa berandai-andai. Tapi Insya Allah aspirasi pedagang KEBI segera kami sampaikan dan tindak lanjuti,” pungkasnya.
Pertemuan itu memperlihatkan tarik ulur kepentingan: pedagang menuntut keringanan, pemerintah mencoba menampung, dan LIN Sultra berdiri di garis depan mengawal agar kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil di Kendari Beach.(redaksi).