PEKALONGAN — Operasi senyap kembali digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, lembaga antirasuah itu mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).
Penindakan tersebut dibenarkan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebut tim penindakan mengamankan sejumlah pihak dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya bupati,” ujar Budi dalam keterangannya.
Usai diamankan, Fadia bersama pihak lain langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun barang bukti yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
Dari Panggung Dangdut ke Kursi Bupati
Nama Fadia bukan sosok asing di ruang publik. Lahir di Jakarta, 23 Mei 1978, ia merupakan putri dari penyanyi dangdut senior, A. Rafiq.
Sebelum menapaki dunia politik, Fadia lebih dulu dikenal sebagai penyanyi. Lagu “Cik Cik Bum Bum” sempat melambungkan namanya di industri hiburan.
Di bidang pendidikan, ia meraih gelar S1 Manajemen di Universitas AKI Semarang, melanjutkan S2 Manajemen di Universitas Stikubank Semarang, hingga menyelesaikan program doktoral di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
Karier Politik yang Kini Disorot
Karier politik Fadia terbilang moncer. Kader Partai Golongan Karya itu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016. Ia kemudian memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan periode 2016–2021 dan menjabat Ketua KNPI Jawa Tengah pada periode yang sama.
Sebagai Bupati Pekalongan, Fadia memimpin selama dua periode, yakni 2021–2026 dan 2025–2030. Namun perjalanan politik tersebut kini berada di titik krusial setelah operasi senyap KPK menyeret namanya.
Publik Menanti Transparansi
OTT terhadap kepala daerah kembali memperpanjang daftar pejabat yang tersandung perkara hukum. Meski belum ada penetapan tersangka yang diumumkan secara resmi, langkah KPK ini langsung menyedot perhatian publik.
Sejumlah kalangan mendesak KPK segera membuka secara terang konstruksi perkara, termasuk dugaan tindak pidana dan pihak-pihak yang terlibat. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses hukum berjalan akuntabel.
Hingga kini, masyarakat Pekalongan dan publik nasional masih menunggu konferensi pers resmi KPK untuk mengetahui secara jelas perkara yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut.**