Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan akses atau jembatan khusus bagi pejalan kaki yang rusak menuju satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak keluhan terkait sulitnya akses sekolah bagi anak-anak, terutama di daerah terpencil. Tito menyoroti masih banyak siswa yang harus melintasi sungai, jembatan gantung, bahkan tali yang tidak layak dan membahayakan keselamatan.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Tito menegaskan pentingnya inventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah. Presiden telah menyiapkan program percepatan (crash program) untuk membangun atau memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama sekolah. Program ini menggunakan dana cadangan pemerintah pusat dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendataan diminta mencakup kondisi jembatan yang rusak, tidak layak, atau bahkan belum tersedia sama sekali, termasuk jalur berisiko seperti sungai dan jurang yang harus dilalui siswa. Data inventarisasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden sebagai dasar bagi kementerian atau lembaga terkait dalam melakukan pembangunan dan perbaikan.
Mendagri juga mengimbau kepala daerah untuk segera melakukan pengecekan lapangan dengan melibatkan kepala desa dan camat. Kemendagri telah menyiapkan formulir khusus untuk mempermudah proses pendataan. Seluruh data wajib dikirim paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk diteruskan kepada Presiden. Tito menegaskan akan mengevaluasi daerah yang telah maupun belum menyampaikan data demi memastikan kelancaran program peningkatan akses pendidikan tersebut.**