MUNA ,KABENGGA.ID— Kondisi jalan poros Wadolao–Marobo kembali menuai sorotan. Mahasiswa asal Wadolao mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan mahasiswa asal Wadolao, Ardin Saputra. Ia mempertanyakan sejauh mana perhatian Pemda Muna terhadap kondisi jalan yang menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat.
Menurut Ardin, persoalan jalan tidak bisa dipandang sebagai masalah sepele. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas warga, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga mobilitas sehari-hari.
“Kami mempertanyakan perhatian Pemda Muna terhadap kondisi jalan poros Wadolao–Marobo. Sampai hari ini, persoalan ini masih menjadi keresahan masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu laporan dari meja kantor, tetapi turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana kondisi yang dirasakan masyarakat,” tegas Ardin.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan kondisi faktual di lapangan sebelum menentukan kebijakan. Sebab, kondisi infrastruktur yang tergambar dalam laporan belum tentu sepenuhnya merepresentasikan persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari.
“Pemerintah harus datang, melihat, mendengar dan merasakan langsung persoalan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Ardin menegaskan, masyarakat Wadolao tidak membutuhkan sekadar janji atau wacana. Mereka membutuhkan kejelasan sikap pemerintah serta langkah konkret terkait penanganan jalan poros Wadolao–Marobo.
“Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada tanggapan yang jelas. Kalau memang belum bisa diperbaiki dalam waktu dekat, setidaknya pemerintah harus turun melihat kondisi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak semestinya hanya terlihat dalam agenda seremonial. Ketika masyarakat menghadapi persoalan infrastruktur, pemerintah juga dituntut hadir untuk memastikan pelayanan publik berjalan dan kebutuhan dasar warga mendapat perhatian.
Ardin menyebut kritik mahasiswa tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial. Ia menegaskan, sorotan itu bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan mendorong pemerintah merespons keresahan masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami ingin pemerintah hadir dan melihat persoalan ini secara langsung. Mahasiswa akan terus menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat karena diam terhadap persoalan rakyat bukanlah pilihan,” tegasnya.
Ia berharap Pemda Muna segera merespons kondisi jalan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung. Pemerintah, kata dia, perlu melihat kondisi jalan, berdialog dengan warga, kemudian menentukan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi di lapangan.
“Pemerintah harus turun dari balik meja dan melihat kondisi masyarakat secara langsung. Jangan hanya menunggu laporan. Datang ke lapangan, lihat jalannya, temui masyarakatnya dan dengarkan keluhannya. Dari situlah pemerintah bisa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,” pungkas Ardin.
Sorotan terhadap jalan poros Wadolao–Marobo kini kembali mengemuka. Mahasiswa dan masyarakat berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan yang berulang, tetapi berujung pada respons dan langkah nyata pemerintah.
Sebab, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar jawaban, melainkan bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir ketika akses dan kebutuhan dasar mereka menghadapi persoalan.(redaksi).