KOLAKA,KABENGGA.ID. — Penetapan sejumlah proyek hilirisasi industri dan pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh dijadikan “tameng kekebalan” bagi korporasi. Label strategis dari pemerintah pusat tersebut seharusnya menjadi standar kepatuhan hukum yang lebih tinggi, bukan justru menjadi alat legitimasi untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menabrak tata ruang dan mengganggu fasilitas publik.
Hal tersebut ditegaskan merespons eskalasi konflik agraria di Kabupaten Kolaka yang kian mengkhawatirkan. Alih-alih membawa kesejahteraan yang merata, karut-marut perizinan di lapangan justru memicu tumpang-tindih ekstrem antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) korporasi dengan ruang lingkup pemukiman dan fasilitas umum.
“Kami menemukan fakta lapangan yang ironis di Kolaka. Atas nama percepatan PSN, ada wilayah konsesi tambang (WIUP) yang kami duga ugal-ugalan diterbitkan atau diperluas hingga mencakup kawasan pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum masyarakat. Ini adalah bentuk tumpang tindih aturan yang fatal,” ungkap Muh. Arfan Jaya., S.H, Founder Pratapa lingkungan indonesia, dalam rilis resminya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, tumpang tindih ini terjadi karena adanya ego sektoral dan pemaksaan regulasi dari pusat yang mengabaikan kondisi riil tata ruang di daerah. Akibatnya, ruang hidup masyarakat terjepit. Rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, hingga akses jalan publik yang telah berdiri puluhan tahun kini mendadak berada di dalam peta klaim tambang korporasi berlindung PSN.
Dan ini jelas merupakan pelanggaran Hak Atas Ruang Hidup (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM): Memaksa menggusur pemukiman dan fasilitas publik tanpa resolusi berkeadilan melanggar Pasal 40 yang menjamin hak setiap orang atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak.
“Status PSN bukan cek kosong bagi korporasi untuk kebal dari aturan tata ruang lokal. Sangat tidak masuk akal jika fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang negara dan pemukiman yang menjadi hak konstitusional warga harus dikorbankan demi memuluskan profit korporasi tambang yang bersembunyi di balik ketiak pemerintah pusat,” tegas Arfan Jaya., S.H
Pihaknya menyayangkan kecenderungan korporasi yang menggunakan dalih ‘mengamankan aset dan agenda negara’ saat mematok wilayah pemukiman dan fasilitas publik tersebut. Pendekatan represif dan klaim sepihak sering kali dikedepankan alih-alih melakukan resolusi konflik yang partisipatif.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat Bumi Mekongga, pratapa lingkungan indonesia dibawah pimpinan Arfan jaya., S.H mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk segera:
- Melakukan audit dan evaluasi total terhadap batas WIUP seluruh korporasi PSN di Kolaka, serta mencoret (enklave) wilayah yang tumpang tindih dengan pemukiman warga dan fasilitas umum.
- Menegakkan supremasi hukum tata ruang (RTRW) daerah agar tidak kalah oleh syahwat eksploitasi korporasi berkedok PSN.
- Menghentikan segala bentuk intimidasi hukum maupun fisik terhadap warga yang mempertahankan rumah, tanah dan fasilitas publik mereka dari penggusuran tambang.
“Kami mendukung investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi menolak keras jika pembangunan tersebut dilaksanakan dengan semena mena tanpa mempertimbangkan hak kelayakan hidup masyarakat, jika korporasi terus berlindung dibalik status PSN untuk memuluskan carut-marut tata ruang ini, maka status PSN mereka sudah selayaknya di evaluasi atau dicabut demi hukum,” Pungkasnya.(redaksi).