Kendari — Kabengga.id ll Kebakaran yang melanda Pasar Kaloko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, bukan sekadar peristiwa nahas biasa. Tragedi ini kembali membuka luka lama tentang rapuhnya sistem perlindungan publik dan memperlihatkan bagaimana keselamatan rakyat kerap menjadi prioritas terakhir dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Sekretaris Jenderal AMPHI Sultra, Ardin Kepton, menyampaikan kritik keras yang menohok jantung birokrasi. Ia menilai, kerugian materi dan trauma psikologis yang dialami ratusan pedagang merupakan akumulasi kelalaian struktural — lahir dari kebijakan yang lebih memanjakan kemewahan fasilitas pejabat dibanding kebutuhan dasar mitigasi bencana.
“Mobil dan fasilitas mewah untuk pejabat bisa diprioritaskan, namun pengadaan mobil pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan justru dibiarkan tersendat. Ini bukan sekadar salah urus, tapi kegagalan moral negara dalam melindungi rakyatnya,” tegas Kepton.
Menurutnya, kebakaran ini menjadi cermin telanjang bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan tanggap darurat yang memadai, sehingga nyawa dan aset warga dipertaruhkan setiap kali bencana terjadi. Ia menegaskan, belajar setelah musibah bukanlah solusi — yang dibutuhkan adalah perencanaan visioner, penganggaran yang berpihak pada rakyat, serta infrastruktur keselamatan yang nyata dan merata.
Kepton menyebut, ketika kenyamanan segelintir elite didahulukan di atas keselamatan banyak orang, maka hal tersebut bukan lagi persoalan prioritas anggaran, melainkan pengkhianatan terhadap amanat kesejahteraan publik.
AMPHI Sultra secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Buton untuk:
- Segera menyalurkan bantuan komprehensif—baik materil maupun psikososial—kepada seluruh korban terdampak.
- Melakukan audit dan membuka transparansi anggaran, khususnya terkait pengadaan fasilitas keselamatan publik dibanding belanja fasilitas dinas pejabat.
- Menyusun rencana darurat terpadu serta memperkuat sarana-prasarana pemadam kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Buton.
- Mengalihkan prioritas anggaran dari hal-hal bernuansa seremonial dan kemewahan pejabat ke program yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan dasar masyarakat.
Kepton menegaskan, tragedi ini merupakan ujian nyata komitmen pemerintah daerah. Publik tidak lagi butuh janji atau retorika—yang ditunggu adalah tindakan nyata, keberpihakan anggaran, dan perubahan paradigma dalam tata kelola keselamatan rakyat.
“Jika pemerintah benar berpihak pada rakyat, buktikan sekarang — bukan setelah bencana berikutnya terjadi,” pungkasnya.